TEMPO.CO, Jakarta - World Bank atau Bank Dunia menyebut bahwa peningkatan perpindahan warga dari daerah ke kota besar atau urbanisasi berpotensi ikut mengurangi tingkat kemiskinanan. Potensi tersebut bisa terjadi jika momentum urbanisasi dimanfaatkan dengan pengelolaan kebijakan yang tepat.

"Pengelolaan yang tepat perlu karena tekanan pertama saat urbanisasi berlangsung akan dirasakan oleh pemerintah daerah. Khususnya berkaitan dengan perencanaan dan program layanan publik," kata Direktur Global Perkotaan, Ketahanan dan Tanah Bank Dunia Sameh Waba di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu 3 Oktober 2019.

Menurut Sameh, peningkatan urbanisasi sebesar 1 persen berpotensi ikut menurunkan tingkat kemiskinan 1 persen. Potensi ini juga terjadi lewat perubahan rata-rata pendapatan negara dari middle income menjadi high income. Artinya, banyak negara yang kini masuk dalam kriteria negara berpendapatan tinggi terjadi karena proses urbanisasi yang tinggi pula.

Sebelumnya, Bank Dunia bekerja sama dengan Pemerintah Swiss dan juga Pemerintah Australia menyusun laporan tentang rancangan pembangunan perkotaan. Laporan tersebut berisi sejumlah rekomendasi yang bisa dimanfaatkan pemerintah Indonesia, khususnya dalam menyusun kebijakan perkotaan.

Dalam laporan tersebut misalnya, mengusulkan pembuat kebijakan untuk melakukan reformasi kelembagaan seperti reformasi pembiayaan perkotaan. Khususnya untuk pembiayaan infrastruktur dan layanan dasar serta meningkatkan koordinasi antar kota urban untuk saling melengkapi dalam pembangunan.

<!--more-->

Sameh mengatakan kebijakan atas perencanaan dan pelaksanaan pelayanan jika tidak dikelola dengan baik akan memunculkan efek buruk bagi pembangunan perkotaan. Misalnya, kemacetan, polusi, munculnya daerah kumuh serta buruknya infrastruktur bagi pelaksanaan pelayanan publik.

Untuk mengatasinya, Sameh mengusulkan pemerintah memperhatikan kutub kecepatan pembangunan dengan peningkatan pendapatan perkapita. Sebab, sejalan dengan peningkatan urbanisasi biasanya meningkat pula angka investasi di wilayah tersebut. Karena itu, sasaran fokus investasi menjadi penting untuk dikelola.

"Artinya, pemerintah pusat harus ikut membantu pemerintah daerah perkuat kemampuan mereka mengelola pendapatan asli daerah serta didukung dengan dana perimbangan yang tepat," kata Sameh.

Di saat yang sama, Sameh mengatakan, perlunya meminimalisir ketimpangan pembiayaan perkotaan yang ada di sekitarnya. Sebab, ketimpangan pembiayaan antar kota tersebut bisa berujung ketimpangan antar kota sehingga membuat berbedanya standar kehidupan.

"Hal itu harus dihadapi, sebab perbedaan standar kehidupan antar kota punya cerminan peluang akses kesempatan yang berbeda pula. Sehingga bisa berpotensi menimbulkan konflik, karenanya harus ada kesetaraan pembangunan," kata Sameh.