TEMPO.CO, BALIKPAPAN - Pemerintah tidak ingin ibu kota baru di Kalimantan Timur nantinya diisi kantor pemerintah tanpa adanya konsep dan standar yang jelas.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan presiden Jokowi menekankan bahwa ibu kota negara baru tidak boleh seperti kota yang biasa-biasa saja.

"Pesan itu berulang kali disampaikan Presiden Joko Widodo. Saya juga pernah diajak ke Astana di Khazakhstan dan memang kota di sana futuristik sekali. Bangunannya kalau dilihat seperti science fiction di film," ujarnya saat memberikan welcoming speech dalam Talkshow Kesiapan Kalimantan Timur Sebagai Ibu Kota Negara, Selasa 1 Oktober 2019.

Dia menuturkan standardisasi layanan dasar dan infrastruktur menjadi salah satu hal yang penting sebagai dasar pembangunan ibu kota negara. Contohnya saja layanan air bukan lagi air bersih tetapi sudah langsung diminum.

"Ibu kota baru harus seperti itu. Jadi, buka keran langsung minum. Artinya apa, daya beli kita akan meningkat karena tidak lagi harus mengeluarkan biaya untuk basic services," katanya.

Sementara untuk infrastruktur, dia juga menegaskan harus berbeda dengan kota lainnya. Misalnya untuk jaringan internet, kata Bambang, bisa dipertimbangkan untuk menggunakan layanan 5G dan bukan 4G.

Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan keberadaan universitas berstandar dunia. Meski jurusannya tidak harus semua ada, Bambang menegaskan harus ada jurusan yang memiliki visi jauh ke depan seperti sains, teknik, dan matematika.

<!--more-->

"Nanti digabungkan dengan pusat pengembangan digital juga industri yang berbasis digital. Bukan manufaktur," kata dia. Dengan kontur yang berbukit-bukit, Bambang meyakini ibu kota negara akan berbeda dibandingkan sebelumnya.

"Konsepnya forest city. Bukan hutan di dalam kota tetapi kami membangun kota di dalam hutan," tuturnya. Lokasi ibu kota baru juga disangga dua kota eksisting yang sudah berkembang dengan lokasi di tengah Indonesia.