TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menolak permintaan penundaan sidang yang diajukan kuasa hukum terlapor yaitu PT Solusi Transportasi Indonesia atau Grab Indonesia. Permintaan penundaan sidang diajukan Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum Grab Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia atau PT TPI, mitra Grab yang juga sebagai pihak terlapor.

Hotman beralasan para terlapor memerlukan waktu untuk mengumpulkan berbagai berkas guna menjawab laporan dari investigator. “Jadi kalau bisa, kami meminta waktu dua minggu karena setelah kami lihat, berkas, ada materi dari 2017 jadi kami perlu waktu mengumpulkan baik dari kantor di Medan maupun di Jakarta,” ujarnya di persidangan, Selasa, 1 Oktober 2019.

Akan tetapi, permintaan itu ditolak oleh majelis komisi yang terdiri dari Harry Agustanto yang didampingi oleh Guntur Saragih dan Hafif Hasbullah. Majelis hanya memberikan kesempatan selama sepekan bagi terlapor untuk menyampaikan tanggapannya. Dengan demikian, sidang berikutnya akan digelar pada 8 Oktober 2019.

“Pemeriksaan pendahuluan dibatasi hanya sampai 30 hari jadi kami hanya mengizinkan hingga 8 Oktober,” ujar Harry Agustanto.

Seperti diketahui, Komisi sebelumnya telah lama membidik Grab dan PT TPI lantaran keduanya diduga telah melakukan pelanggaran persaingan usaha dengan memprioritaskan mitra pengemudi yang tergabung dalam PT TPI untuk mendapatkan penumpang dibandingkan dengan mitra lainnya.

Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran perkara Nomor 13/KPPU-I/2019 yang dibacakan investigator, ada tiga pasal yang diduga dilanggar oleh Grab dan PT TPI. Pasal-pasal itu adalah Pasal 14 terkait integrasi vertikal, Pasal 15 ayat (2) terkait exclusive deal dan Pasal 19 huruf (d) terkait dengan perlakuan diskriminatif dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Investigator KPPU Dewi Sita dalam agenda pembacaan laporan menyebut PT TPI yang diketahui merupakan pelaku usaha penyedia jasa angkutan sewa khusus atau disebut juga sebagai pelaku usaha mikro/kecil yang menyelenggarakan jasa angkutan sewa khusus.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT TPI bekerja sama dengan pengemudi (driver) yang merupakan pihak independen untuk mengoperasikan kendaraan roda empat yang disewa dari PT TPI.

Dalam menelaah pasar bersangkutan kedua terlapor, investigator menemukan adanya keterkaitan antar pasar produk PT TPI dengan Grab. Disebutkan bahwa Grab sebagai penyedia aplikasi telah memberikan perlakuan eksklusif terhadap mitra pengemudi di bawah naungan PT TPI yang menyewa mobil dari PT TPI.

Grab melalui kuasa hukumnya yang lain, Frank Hutapea menyatakan bahwa dalam laporan investigator, tidak ada hal baru yang berkaitan dengan penyelidikan perkara itu.

“Selama pemeriksaan terhadap klien kami setahun terakhir, hal-hal itu sudah ditanyakan dan sudah pula dijelaskan bahwa tidak ada pelanggaran sebagaimana yang ditudingkan,” ujarnya.

Dia melanjutkan, dari sisi jumlah, pengemudi yang bernaung di bawah PT TPI jauh lebih sedikit dibandingkan pengemudi mitra lainnya. Dalam pembagian komisi pun, pengemudi di bawah PT TPI mendapatkan jumlah yang lebih kecil dibandingkan pengemudi mitra lainnya.

“Tuduhan KPPU sudah dijelaskan selama pemeriksaan, tapi kenapa tetap dilanjutkan ke persidangan. Kami akan jawab semua itu dalam agenda sidang selanjutnya,” kata dia.