TEMPO.CO, Jakarta - Operator bajaj di Jakarta mengeluhkan sulitnya mendapatkan pasokan bahan bakar gas (BBG) untuk memenuhi kebutuhan operasional mereka sehari-hari.

Sekretaris Koperasi Bajaj Jaya Mandiri Roby Parulian dalam diskusi di Jakarta menjelaskan sekitar 12 ribu bajaj kesulitan mendapat pasokan BBG di Jakarta karena SPBG yang bangkrut atau hanya mau melayani industri.

Ia menyebutkan dari total 45 SPBG yang berdiriberdiri pada 2016, kini tersisa 23 unit SPBG yang beroperasi meski pada awal 2019 tercatat masih ada 32 unit yang beroperasi.

"Dari 23 SPBG yang masih beroperasi, yang bisa melayani kami itu cuma 15 SPBG. Bahkan di Jakarta Utara saja tidak ada SPBG sehingga pasokannya sangat terbatas," katanya, Jumat 27 September 2019.

Sebagai angkutan umum, Roby menilai kondisi tersebut sangat membatasi ruang gerak mereka. Koperasi Bajaj Jaya Mandiri mengoperasikan sekitar 2.500 bajaj BBG di DKI Jakarta.

Ia juga mengatakan bajaj di kawasan Jakarta Utara saja, harus menumpang mengisi BBG di Jakarta Timur. "Sudah numpang, antrenya bisa tiga sampai empat jam," ujarnya.

Lamanya antrean mengisi BBG, lanjut Roby, selain merugikan dari sisi waktu, juga sangat berdampak terhadap pemasukan pengemudi. "Kalau antre begitu, rugi per jam bisa mencapai Rp 25 ribu-Rp 30 ribu. Kalau pada jam sibuk tentu lebih besar lagi," katanya.

Diskriminasi SPBG yang enggan menjual pasokan BBG ke bajaj juga masih cukup banyak ditemui. Di sejumlah lokasi, lanjut Roby, SPBG tidak menerima pengisian BBG bajaj karena harganya yang lebih murah dari BBG untuk industri.

Harga BBG untuk untuk industri berkisar Rp5 ribu per kiloliter setara premium (KLSP), sementara bajaj dikenakan Rp3.100 per KLSP.

"Kami berharap di SPBG ada gas. Kami juga berharap pemerintah konsisten untuk menerapkan bahwa semua angkutan umum harus pakai gas," katanya.