TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terpilih periode 2019-2024, Pius Lustrilanang memastikan lembaganya tetap bekerja secara profesional dan tidak memihak. Hal ini dipastikannya meski empat dari lima anggota BPK terpilih merupakan bekas anggota partai politik.

Menurut dia, tugas BPK sebagai pengawas cenderung mirip dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang juga memegang fungsi pengawasan. Sehingga, bisa dikatakan bahwa BPK merupakan kepanjangan tangan DPR dalam melakukan fungsi pengawasan.

"Jadi saya pikir tidak ada masalah kalau alumni DPR menjadi pimpinan BPK," ujar Pius di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 26 September 2019. Ia memastikan bersama rekan-rekannya yang terpilih tidak membawa bendera partainya masing-masing saat menakhodai BPK.

Apalagi, ada syarat bahwa anggota BPK harus berhenti menjadi anggota partacai politik. Sehingga, sejak menjadi anggota BPK harus menjadi negarawan dan tidak menjadi politikus. "Saya saat ini sudah mundur (dari partai politik)."

DPR baru saja mengesahkan lima orang calon anggota BPK anyar, antara lain Pius Lustrilanang, Daniel Lumban Tobing, Hendra Susanto, Achsanul Qosasi, dan Harry Azhar Aziz. Dari lima nama tersebut, hanya Hendra yang belum pernah berbendera partai. Ia tercatat sebagai orang dari dalam BPK.

Adapun Pius sebelumnya tercatat menempati jabatan sebagai Ketua Bidang Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Sayap Partai Gerindra. Dalam pemilihan calon anggota legislatif April lalu, Pius terdepak dari Dapilnya. Ia terdaftar sebagai caleg dari daerah pemilihan NTT I. Ia dinyatakan kalah dan tidak lolos ke Senayan.

Sementara, Daniel Lumban Tobing adalah anggota DPR RI periode 2014-2019. Ia terdaftar sebagai politikus PDIP yang mewakili Daerah Pemilihan Jawa Barat VII. Saat ini ia menempati Komisi VI yang mengurusi bidang Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional.

Berikutnya, Achsanul Qosasi adalah peserta inkumben yang sebelumnya telah menjabat sebagai anggota III badan pengaudit. Ia pernah menjadi Wakil Ketua Komisi XI pada 2009 hingga 2012 mewakili Fraksi Partai Demokrat.

Selanjutnya, Harry Azhar juga inkumben. Ia menjadi Ketua BPK periode 2014-2019 setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR. Sebelum menjadi Ketua BPK, Harry adalah politikus dari Partai Golkar.

FRANCISCA CHRISTY