TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan sedang menyelidiki masalah di Sriwijaya Air Group seusai perombakan direksi beberapa waktu lalu. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan sudah menugaskan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub untuk mencari informasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait mengenai hal tersebut.

"Saya sudah menugaskan Dirjen (Perhubungan) Udara untuk melakukan sounding dan menanyakan apa permasalahannya, sehingga kita bisa memberikan solusi," katanya, Kamis, 12 September 2019.

Dia juga akan mencari tahu secara aspek hukum mengenai status beberapa direksi yang diberhentikan, apakah masih aktif atau tidak. Hal tersebut akan dipastikan guna mencegah terjadinya dampak negatif terhadap layanan operasional maskapai.

Namun, Menhub menegaskan, selama direktur operasi maupun perawatan masih ada, maka seharusnya kegiatan operasional tidak terganggu. "Sampai saat ini tidak sampai mengganggu operasional," ujarnya.

Perjanjian kerja sama manajemen (KSM) antara Citilink Indonesia dan Sriwijaya Air menjadi perhatian setelah Sriwijaya diklaim secara sepihak melakukan merombak direksi. Kedua maskapai bersama dengan perwakilan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia Tbk., dan PT Pertamina (Persero) mengadakan pertemuan untuk meminta klarifikasi.

Citilink memastikan kedua pihak belum mendapatkan kesepakatan soal kelanjutan perjanjian KSM tersebut dan akan melakukan pertemuan dalam waktu dekat. Maskapai anak usaha PT Garuda Indonesia Tbk. tersebut ingin agar kerja sama dilanjutkan.

Sementara itu, pemerhati penerbangan Alvin Lie menilai perombakan direksi yang dilakukan oleh maskapai milik keluarga Chandra Lie tersebut akan berisiko mengganggu kualitas pelayanan.

"Saat ini, Sriwijaya Air dalam kondisi dualisme kepemimpinan. Para pekerja diliputi ketidakjelasan komando, maupun ketidakpastian masa depan mereka," kata Alvin yang juga merupakan anggota Ombudsman RI.

Pihaknya juga menilai para mitra terkait Sriwijaya juga menjadi ragu dalam membuat komitmen. Akhirnya, berbagai kebutuhan maskapai akan tersendat atau terganggu.

Berdasarkan dokumen, Joseph A. Saul masih mengklaim dirinya sebagai Direktur Utama Sriwijaya sesuai dengan perjanjian kerja sama manajemen, Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 6 pada 10 Desember 2018. Hal tersebut ditulis dalam tanggapan atas pemberitaan terkait dengan pemberhentian sementara beberapa direksi.

"Perjanjian kerja sama masih berlaku dan mengikat secara hukum kepada Perseroan (Sriwijaya Air), NAM dan Citilink, sehingga Perseroan tetap tunduk terhadap ketentuan yang telah diatur," tulis Joseph dalam dokumen dengan No. 376/EXT/DZ-SJ/IC/2019 pada 10 September 2019 tersebut.

Dia menambahkan pemberhentian Direktur Utama, Direktur Human Capital & Service, dan Direktur Komersial Sriwijaya Air, baik yang bersifat sementara atau tetap, sampai saat ini belum pernah dikoordinasikan atau dikonsultasikan kepada Citilink.