Pengusaha Tolak Orang Politik di Menteri Ekonomi Kabinet Jilid 2

Kamis, 12 September 2019 18:30 WIB

Presiden Joko Widodo menanti kehadiran Menteri Ekonomi dan Energi Republik Federal Jerman Peter Altmaier dalam kunjungannya di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 1 November 2018. Pertemuan tersebut di antaranya membahas rencana kerja sama Jerman untuk mempelajari industri startup yang berkembang di Indonesia. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan keinginan para pengusaha dalam Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi, terutama menteri - menteri sektor perekonomian bukan dihuni oleh orang politik. Melainkan, kata dia, harus diisi oleh kaum profesional yang mengerti keadaan pasar Indonesia.

"Kita ke depan berharap bahwa menteri-menteri yang ada di kabinet ekonomi ini adalah menteri-menteri yang betul-betul profesional dan non partai atau bukan merupakan kader partai. Supaya tidak ada kepentingan apa - apa di sana," kata Sarman di kawasan Tanah Abang, Kamis, 12 September 2019.

Dia mengungkapkan, menteri perekonomian nantinya harus bisa menerjemahkan kemauan dari Presiden dan disinkronisasi dengan keinginan pasar untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. "Makanya kita harapkan betul betul menteri yang punya visi yang betul betul mampu menterjemahkan apa yang diinginkan presiden," ucapnya.

Sarman menuturkan, pemilihan menteri ekonomi yang tepat nanti akan tercermin oleh respon pasar yang menjadi positif atau negatif. Seperti naik turunnya nilai Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG, dan kenaikan nilai rupiah. "Bahwa memang figur-figur kabinet itu nanti adalah figur yang direspon positif oleh pasar dan diyakini mereka akan mampu bagaimana menjawab berbagai tantangan permasalahan ekonomi ke depan," tuturnya.

Sarman menjelaskan, jika menteri ekonomi dari kaum partai politik, pastinya akan memegang beban moral dan memikul titipan dari partai pengusungnya.

Oleh karena itu, menurutnya sangat penting sekali bagi Jokowi memilih figur profesional dari luar partai dan punya kerjasama yang baik kemudian juga menjauhkan ego sektoral . Agar kebijakan yang dikeluarkan ke depannya dapat bersifat netral bagi semua pihak.

"Ya betul profesional, tapi apapun alasannya mereka punya kepentingan disana. Pasti ada titipan-titipan dari partai itu. Jadi pasti ke depan juga dia tidak akan bisa netral," ujarnya.

Indikator lain menurut Sarman adalah, menteri ekonomi yang akan menjabat pada Kabinet Jilid 2 nanti harus bisa menjadi eksekutor yang dapat bekerja cepat, tepat dan memiliki kemampuan manajerial yang sangat baik.



Berita terkait

Kondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai

6 jam lalu

Kondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai

Kondisi rumah murah program Jokowi di Villa Kencana Cikarang mayoritas terbengkalai dan tak berpenghuni

Baca Selengkapnya

Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

6 jam lalu

Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

Kementerian ESDM terus berkomunikasi dengan kementerian Keuangan untuk mengkaji arif bea keluar untuk ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia

Baca Selengkapnya

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

8 jam lalu

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

Prabowo diharapkan tidak terjebak dalam politik merangkul yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

9 jam lalu

Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

Pansel KPK bertugas menyeleksi para calon pimpinan KPK sebelum diserahkan kepada DPR untuk melakukan tes uji kepatutan dan kelayakan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

9 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

Jokowi mengumpulkan menteri dan kepala lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang. Bahan soal anggaran operasi khusus Papua.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Anggarkan Rp 355 Miliar untuk Bangun Taman Peringatan di Ibu Kota Nusantara

9 jam lalu

Pemerintah Anggarkan Rp 355 Miliar untuk Bangun Taman Peringatan di Ibu Kota Nusantara

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyebut taman peringatan di Ibu Kota Nusantara bisa jadi lokasi kunjungan tamu negara

Baca Selengkapnya

Busyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis

10 jam lalu

Busyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis

Busyro Muqoddas tak ingin KPK kian terpuruk setelah pimpinan yang dipilih lewat pansel hasil penunjukkan Jokowi bermasalah

Baca Selengkapnya

Sederet Hal terkait Kapolda Jateng Ahmad Luthfi Maju Pilgub 2024

11 jam lalu

Sederet Hal terkait Kapolda Jateng Ahmad Luthfi Maju Pilgub 2024

Presiden Jokowi menyiratkan langkah Kapolda Jateng Ahmad Luthfi untuk menjadi bakal calon Gubernur Jateng tidak ada kaitan dengannya.

Baca Selengkapnya

Sederet Fakta Modeling Budidaya Ikan Nila Salin yang Diresmikan Jokowi di Karawang

12 jam lalu

Sederet Fakta Modeling Budidaya Ikan Nila Salin yang Diresmikan Jokowi di Karawang

Presiden Jokowi mengatakan pembukaan modeling Budidaya Ikan Nila Salin (BINS) ini karena ada permintaan pasar yang sangat besar. Berikut sederet fakta

Baca Selengkapnya

Mahfud Md: Makin Banyak Menteri, Indikasi Banyak Kolusi dan Sumber Korupsi

12 jam lalu

Mahfud Md: Makin Banyak Menteri, Indikasi Banyak Kolusi dan Sumber Korupsi

Presiden terpilih Prabowo Subianto sendiri belakangan berencana akan menambah jumlah menteri di kabinetnya menjadi 40 pos.

Baca Selengkapnya