Setelah Nikel,Pemerintah Kaji Larangan Ekspor Mineral Mentah Lain

Reporter

Caesar Akbar

Editor

Rahma Tri

Kamis, 12 September 2019 15:25 WIB

Dari kanan: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terlihat sebelum rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 16 Juli 2019. Rapat ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO Jakarta - Pemerintah tengah mengkaji untuk mempercepat larangan ekspor mineral mentah selain nikel untuk mendukung hilirisasi di Tanah Air. Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan untuk melarang ekspor nikel mentah mulai 2020.

"Kalau kita sudah ada investor yang masuk untuk hilirisasi di timah, di aspal, alumina, bauksit dan sebagainya, kenapa tidak," ujar Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Pandjaitan di Ballroom Djakarta Theatre, Jakarta, Kamis, 12 September 2019.

Menurut Luhut, keputusan untuk melarang ekspor mineral mentah lainnya akan diambil secara cermat dengan melihat seberapa besar kapasitas di dalam negeri. Pasalnya, selama ini Indonesia masih mengandalkan ekspor mineral mentah ke luar negeri, sehingga nilainya rendah.

Misalnya, selama ini hampir 98 persen nikel mentah diekspor ke Cina. Padahal, Indonesia bisa memprosesnya di dalam negeri. "Kan bisa kalau mau diproses di dalam, dengan listrik yang lebih murah," ujar Luhut.

Dengan pengolahan di dalam negeri, Luhut mengatakan, nikel bisa menghasilkan nilai sebesar US$ 34 miliar karena dijadikan baterai lithium dan daur ulang lithium. "Sekarang sudah lebih US$ 10 miliar, jadi kira-kira yang lain juga akan dilihat angkanya," Luhut menuturkan.

Karena itu, Luhut mengatakan ke depannya mesti ada pengorbanan untuk mendorong hilirisasi sehingga dalam beberapa tahun ke depan akan ada nilai tambah dari produk Indonesia. Saat ini, industri pengolahan nikel tengah dikembangkan, salah satunya di Morowali, Sulawesi Tengah.

Dengan pengembangan industri mineral. kata Luhut, imbasnya bukan hanya kepada nilai tambah produk, namun juga kepada lapangan kerja.

Luhut mengatakan pemerintah sedang menjajaki kerja sama dengan beberapa pihak dari beberapa negara untuk memproses bauksit dan alumunium di dalam negeri. Untuk bauksit saja, ia membidik investasi lebih dari US$ 10 miliar.

Penjajakan juga dilakukan untuk konsentrat tembaga. "Itu sama juga. Pengalaman Freeport, masa 50 tahun nggak ada nilai tambah. Mau kita ulangi lagi kebodohan kita? Tentu tidak," ujar Luhut.

Luhut mengatakan, Indonesia sudah mengalami pertumbuhan ekspor negatif sejak triwulan I 2019 lantaran terimbas penurunan harga komoditas seperti minyak sawit, batubara, hingga karet. "Karena kita bergantung kepada harga komoditas dan enggak ada added value," tutur dia.

CAESAR AKBAR

Berita terkait

Koalisi Masyarakat Sipil Gelar Nobar Bloody Nickel, Ungkap Sisi Gelap Kendaraan Listrik

7 jam lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Gelar Nobar Bloody Nickel, Ungkap Sisi Gelap Kendaraan Listrik

Diskusi film itu ditujukan untuk merespons program pemerintah yang masif mendorong kendaraan listrik (EV) beserta sisi gelap hilirisasi nikel.

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

15 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

17 jam lalu

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

Luhut menyampaikan pesannya kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024-2029, untuk tidak membawa orang toxic ke dalam kabinet

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

19 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

19 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic" Masuk Pemerintahan

1 hari lalu

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic" Masuk Pemerintahan

Pesan Luhut ke Prabowo jangan bawa orang toxic ke pemerintahan

Baca Selengkapnya

Anggota Komisi I DPR Sebut Kewarganegaraan Ganda Tak Boleh Semata karena Alasan Ekonomi

1 hari lalu

Anggota Komisi I DPR Sebut Kewarganegaraan Ganda Tak Boleh Semata karena Alasan Ekonomi

TB Hasanuddin mengatakan usulan pemberian kewarganegaraan ganda seperti disampaikan Luhut tidak bisa serta-merta hanya berdasarkan alasan ekonomi saja

Baca Selengkapnya

Luhut Sebut Starlink Milik Elon Musk Diluncurkan di RI Dua Pekan Lagi, Akan Diumumkan di Bali

1 hari lalu

Luhut Sebut Starlink Milik Elon Musk Diluncurkan di RI Dua Pekan Lagi, Akan Diumumkan di Bali

Menteri Luhut menyebutkan layanan internet berbasis satelit Starlink bakal diluncurkan dalam dua pekan ke depan atau pertengahan Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Ini Aturan Mengenai Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Hingga Kasus yang Pernah Terjadi

1 hari lalu

Ini Aturan Mengenai Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Hingga Kasus yang Pernah Terjadi

Pernyataan Menteri Koordinator Marves Luhut Pandjaitan soal pemberian kewarganegaraan ganda bagi diaspora disorot media asing. Bagaimana aturannya?

Baca Selengkapnya

Luhut Lontarkan Tawaran Kewarganegaraan Ganda ke Diaspora, Membedah Apa Itu Diaspora

2 hari lalu

Luhut Lontarkan Tawaran Kewarganegaraan Ganda ke Diaspora, Membedah Apa Itu Diaspora

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menawarkan kewarganegaraan ganda bagi para diaspora Indonesia. Apa itu diaspora Indonesia?

Baca Selengkapnya