TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan teknologi Uber telah melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 435 pegawainya. Secara rinci, pemberhentian itu terjadi untuk 170 pegawai tim produk dan 265 pegawai tim teknik. Hal itu diumumkan pada Rabu, 11 September 2019.

"Kami berharap perubahan ini dapat me-reset dan meningkatkan kinerja kami," ujar juru bicara Uber, seperti dikutip dari TechCrunch, Kamis, 12 September 2019. Langkah tersebut juga diharapkan bisa menjaga akuntabilitas, performa, dan kelincahan perseroan.

Uber menyadari langkah itu kurang mengenakkan, khususnya bagi pegawai yang terdampak langsung. "Kami percaya kebijakan ini akan menghasilkan organisasi teknik yang lebih kuat, yang kemudian akan kembali merekrut talenta terbaik di seluruh dunia," kata dia.

Berdasarkan data Uber, 85 persen pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja berkantor di Amerika Serikat, 10 persen di Asia Pasifik, dan 5 persen di Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Kebijakan itu pun disebut diambil setelah CEO Uber Dara Khosrowshahi berdiskusi dengan Chief Product Officer Manik Gupta and CTO Thuan Pham.

Keputusan itu juga dikatakan mempertimbangkan ukuran tim, peran pegawai yang tumpang tindih, serta performa masing-masing pegawai. Uber menyatakan akan lebih berfokus kepada tim desain dan riset dari sisi produk.

"Sebelumnya kami memenuhi permintaan dari startup yang tengah sangat bertumbuh, yaitu dengan merekrut pegawai secara cepat dan terdesentralisasi," ujar juru bicara. Saat ini Uber tercatat memiliki 27.000 pegawai di seluruh kota di seluruh dunia dan akan mengubah organisasinya agar memiliki performa tinggi.

Pemutusan hubungan kerja di tubuh Uber ini adalah yang kedua pada tahun ini. Sebelumnya, perseroan telah memberhentikan 400 pegawai dari tim marketing pada pertengahan tahun ini. Kebijakan itu dilakukan untuk mengurangi tekanan biaya, sekaligus untuk melakukan efisiensi. Pasalnya pada triwulan II 2019 Uber kehilangan pemasukan hingga US$ 5 miliar.

TECHCRUNCH