TEMPO.CO, Jakarta - Dua bentuk perlakuan berbeda ditunjukkan oleh aparat negara dalam menangani kasus hoaks berkaitan dengan kerusuhan di Papua. Pengacara hak asasi manusia dan pendamping mahasiswa Papua di Surabaya, Veronica Koman menjadi tersangka karena kasus hoaks dan provokasi, sementara pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika hanya mendapatkan teguran.

Rabu, 4 September 2019, Kepala Kepolisian Daerah atau Polda Jawa Timur, Inspektur Jenderal Luki Hermawan, mengatakan Veronica ditetapkan tersangka karena diduga telah memprovokasi dan menyebarkan berita palsu di media sosialnya.

"Kalimat-kalimat (provokasi dan berita berita palsu) selalu dibuat dengan menggunakan bahasa Inggris," kata Luki saat memberikan keterangan pers kepada awak media di Markas Polda Jawa Timur.

Luki kemudian merinci beberapa kalimat yang menurut polisi merupakan provokasi dan berita bohong. Kalimat itu, kata Luki, disebarkan oleh pengacara hak asasi manusia dan pendamping mahasiswa Papua di Surabaya tersebut lewat media sosial Twitter.

"Dia mengatakan seruan mobilisasi aksi monyet turun ke jalan untuk besok di Jayapura," kata Luki. Selain itu, lanjut dia, tersangka juga menulis ada 43 mahasiswa Papua di Surabaya ditangkap tanpa alasan jelas, 5 orang terluka dan 1 terkena tembakan gas air mata.

Bagaimana dengan pejabat Kominfo?

Untuk diketahui, Veronica lebih dulu memprotes Kominfo karena menganggap salah satu cuitannya di akun Twitter miliknya sebagai hoaks. Protes itu bermula setelah Kominfo menerbitkan artikel dalam situsnya yang mengkategorikan informasi “Polres Surabaya Menculik Dua Orang Pengantar Makanan untuk Mahasiswa Papua” sebagai hoaks. Artikel itu diunggah pada 19 Agustus 2019.