TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan kekesalan kepada para menterinya. Ia mengeluhkan rumitnya mengurus perizinan di Indonesia sehingga membuat investor memilih negara tetangga.

Dalam rapat terbatas yang digelar siang ini, Rabu, 4 September 2019 di Kantor Presiden, Jakarta, Jokowi mengingatkan perkembangan perekonomian dunia yang melambat. "Kita tahu pertumbuhan ekonomi global telah mengalami perlambatan dan kemungkinan terjadinya resesi itu semakin besar. Oleh sebab itu, payung harus kita siapkan. Kalau hujannya besar biar kita enggak kehujanan, gerimis enggak kehujanan," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, salah satu jalan paling cepat untuk mengantisipasi pelemahan ekonomi global adalah yang berkaitan dengan foreign direct investment (FDI) atau penanaman modal asing. Ia pun meminta seluruh kementerian yang berkaitan dengan ekonomi mulai menginventarisir regulasi-regulasi yang menghambat.

"Regulasi-regulasi yang membuat kita lamban betul-betul mulai diinventarisir," kata dia.

Jokowi mengatakan ada sejumlah investor yang sudah terbuka dan ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Namun, keinginan itu sampai sekarang belum juga terealisasi. "Kemarin seperti Petrochemical, Aramco enggak mau masuk-masuk gara-gara apa? Ini kan dari Saudi, ktia cek satu-satu list-nya," kata dia.

Menurut Jokowi, para investor harus merasa dilayani ketika ingin investasi di Indonesia. Penanaman modal asing (foreign direct investment atau FDI), kata Jokowi, menjadi kunci mengantisipasi perkembangan ekonomi global. Ia pun meminta setiap kementerian mulai menginventarisir regulasi-regulasi yang menghambat para investor.

Jokowi meminta para menteri mulai menyederhanakan peraturan yang memperlambat perizinan. Pasalnya, Jokowi menerima catatan dari Bank Dunia bahwa 33 perusahaan yang keluar dari Cina sebagian besar memilih untuk berinvestasi di Vietnam, Kamboja, dan Malaysia. "Enggak ada yang ke Indonesia," katanya.

Kemudian pada 2017, Jokowi menuturkan, dari 73 perusahaan Jepang yang melakukan relokasi pabrik, 43 perusahaan pindah ke Vietnam, 11 ke Thailand dan Filipina, dan 10 perusahaan ke Indonesia. Dari catatan tersebut, Jokowi menilai masalahnya ada di internal.

"Saya minta semua kementerian yang berkaitan dengan investasi, kan tidak hanya di BKPM saja, di pertanian ada, industri ada, BUMN ada, dan kementerian lain saya minta perusahaan-perusahaan yang sudah masuk, sudah buka pintu ke kita tapi belum realisasi, inventarisir. Sampaikan ke saya," ujar Jokowi.