TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan menyetor kajian anggaran untuk pembangunan transportasi di calon ibu kota baru kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada pekan ini. Saat ini, ujar Budi Karya, kajian itu masih dalam proses perembukan.

“Baru akan kami kalkulasi setelah Pak Presiden (Jokowi) mengarahkan,” ujar Budi Karya di kompleks DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa, 3 September 2019.

Pemerintah menggandeng dengan swasta dalam pembangunan transportasi di bakal ibu kota melalui skema kerja sama dengan badan usaha atau KPBU. Dengan skema ini, pemerintah membuka kemungkinan masuknya sejumlah investor, termasuk investor asing.

Budi Karya mengatakan skema KPBU lumrah diterapkan untuk pembangunan infrastruktur berskala besar. Kerja sama KPBU akan meringankan pemerintah dalam mendanai pembangunan.

“KPBU ini kami terapkan pada pembangunan LRT (light rail transit atau kereta cepat), pelabuhan, bandara. Bahwa asing mau masuk, itu sah sah saja,” ucap Budi Karya.

Sebelum menjalankan proses konstruksi, Kementerian Perhubungan bakal lebih dulu melakukan studi selama 1 tahun. Setelah studi kelar, kementerian bakal melakukan open bidding atau lelang. Proses konstruksi hingga konstruksi diperkirakan memakan waktu 4,5 tahun.

Adapun menurut Budi Karya, pembangunan transportasi prioritas yang bakal digarap di calon ibu kota ialah pengadaan LRT. LRT akan menghubungkan ibu kota baru dengan Balikpapan dan Samarinda.

“Untuk studinya, saya menunggu kajian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional,” ujarnya.