TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan rencana Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kita negara belum tepat. "Jadi saat ini belum tepat atau belum stabil untuk mewacankan pemindahan ibu kota," ucapnya saat Seminar Menyoal Ibu Kota di Komplek DPR/MPR RI, Jakarta, 3 September 2019.

Tauhid menuturkan alasannya, seperti saat ini karena pertumbuhan ekonomi melambat ke angka 5,05 persen. Tahun depan juga diprediksi ekonomi dari Amerika Serikat juga akan mengalami krisis. Krisis Amerika, baik cepat atau lambat akan berdampak terhadap sektor ekspor dan impor Indonesia.

Tauhid mengungkapkan belum ada urgensi rencana pemindahan ibu kota ke Kutai Kartanegara dan sebagian Penajam Utara.

Lalu aspek lainnya adalah tingkat pengangguran, Tauhid menilai pulau Jawa juga masih lebih tinggi angka penganggurannya dengan Kalimantan yakni 5,8 persen banding 4,92 persen. "Jika kita ingin meratakan ekonomi, Kalimantan bisa dibilang jauh lebih baik dibandingkan pulau Jawa. Ini kita lihat secara umum tidak meratakan pertumbuhan ekonomi justru akan semakin membuat kesenjangan ekonomi yang cukup dalam," kata dia.

Kemudian jika dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) Perkapita antar dua provinsi. Menurut Tauhid, PDB Kalimantan Timur lebih tinggi dengan angka 10,6 juta perbulan lalu untuk pulau Jawa hanya mencapai 4,47 juta perbulan.

Menurut dia, perencanaan pendanaan ibu kota baru sebanyak Rp 466 triliun hanya akan berdampak ke beberapa sektor. Seperti untuk pembangunan gedung pemerintahan, pertanahan dan jasa serta layanan.