BKPM: Izin Investasi di Lokasi Ibu Kota Baru Belum Terlihat

Senin, 2 September 2019 12:14 WIB

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (BKPM) Husen Maulana bersama dengan Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM Ronny F. Sompie saat mengelar konferensi pers terkait integrasi SIMKIM dan OSS untuk kemudahan pengajuan izin tinggal terbatas bagi investor, di Gedung Ismail Saleh BKPM, Jakarta Selatan, Senin 2 September 2019. Tempo/Dias Prasongko

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Husen Maulana mengatakan investasi baru di lokasi rencana pembangunan ibu kota baru belum terlihat hingga saat ini. Husen mengatakan, hal itu terlihat dari layanan pengajuan izin investasi lewat Online Single Submission (OSS).

"Belum kelihatan kalau minat investor sana lewat OSS. Mungkin kalau di media sudah mulai kelihatan, mungkin ada investor yang tertarik untuk membangun infrastruktur di sana kan," kata Husen kepada sejumlah media ketika ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Senin, 2 September 2019.

Adapun BKPM mencatat hingga triwulan II 2019, terdapat 5 provinsi yang mendapat investasi paling besar baik Penanaman Modal Asing (PMA ) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kelimanya, yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten.

Sebelumnya, sejumlah pihak mengutarakan keinginan mereka untuk ikut berinvestasi membangun ibu kota baru. Misalnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT PP Properti Tbk yang tengah membidik proyek pembangunan infrastruktur di lokasi ibu kota baru. Perusahaan memiliki tim internal yang memantau rencana pembangunan ibu kota secara khusus.

Sebelum PP Properti, PT Wijaya Karya Beton atau WIKA Beton telah lebih dahulu mengumumkan rencana berniat terlibat dalam proyek infrastruktur di ibu kota baru. Salah satunya, dengan membangun pabrik baru di Kalimantan Timur.

WIKA Beton saat ini telah memiliki lahan seluas 26 hektare yang siap digunakan sebagai lokasi pabrik. Pabrik tersebut merupakan pabrik dengan jalur putar untuk memproduksi tiang pancang sebanyak 60-100 batang per hari. Adapun untuk membangun pabrik tersebut perseroan telah menyiapkan dana senilai Rp 100 miliar.

Sementara itu, sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pengumuman tersebut digelar di Istana Negara dan disiarkan langsung lewat platform YouTube.

"Kaltim cenderung minim risiko bencana baik kebakaran hutan maupun gempa, lokasi juga strategis, berada di tengah Indonesia, dekat wilayah kota yang sudah berkembang," kata Jokowi dalam pengumuman pemindahan pusat administrasi di Istana Negara, Senin, 26 Agustus 2019.

DIAS PRASONGKO

Berita terkait

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

5 jam lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Ini 7 Manfaat Utama Investasi

1 hari lalu

Ini 7 Manfaat Utama Investasi

Investasi menjadi salah satu langkah keuangan yang wajib dilakukan oleh semua orang.

Baca Selengkapnya

Zulkifli Hasan Ungkap 40 Pabrik Asal Tiongkok Produksi Baja Ilegal di Tanah Air

1 hari lalu

Zulkifli Hasan Ungkap 40 Pabrik Asal Tiongkok Produksi Baja Ilegal di Tanah Air

Zulhas menyayangkan baja tak sesuai standar mutu masih diproduksi di Indonesia dengan alasan investasi.

Baca Selengkapnya

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

2 hari lalu

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

Menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan gambaran kondisi Jakarta setelah IKN beroperasi sebagai ibu kota negara.

Baca Selengkapnya

Kejagung Tegaskan Penyitaan dalam Kasus Korupsi Timah Bukan untuk Hentikan Eksplorasi yang Merugikan Masyarakat

4 hari lalu

Kejagung Tegaskan Penyitaan dalam Kasus Korupsi Timah Bukan untuk Hentikan Eksplorasi yang Merugikan Masyarakat

Kejagung menjelaskan kerugian kasus korupsi timah yang mencapai Rp 271 Triliun.

Baca Selengkapnya

Nilai Rupiah Ditutup Menguat pada Perdagangan Akhir Pekan

4 hari lalu

Nilai Rupiah Ditutup Menguat pada Perdagangan Akhir Pekan

PT Laba Forexinfo Berjangka Ibrahim Assuaibi mencatat, mata uang rupiah ditutup menguat dalam perdagangan akhir pekan.

Baca Selengkapnya

Apindo Sebut Keputusan MK dalam Sengketa Pilpres Berdampak Positif bagi Investasi dan Dunia Usaha

4 hari lalu

Apindo Sebut Keputusan MK dalam Sengketa Pilpres Berdampak Positif bagi Investasi dan Dunia Usaha

Asosiasi Pangusaha Indonesia atau Apindo merespons soal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan dalam sengketa Pilpres.

Baca Selengkapnya

Australia-Indonesia Kerja Sama Bidang Iklim, Energi Terbarukan dan Infrastruktur

5 hari lalu

Australia-Indonesia Kerja Sama Bidang Iklim, Energi Terbarukan dan Infrastruktur

Australia lewat pendanaan campuran mengucurkan investasi transisi net zero di Indonesia melalui program KINETIK

Baca Selengkapnya

Ibu Kota Haiti Diserang Geng Bersenjata Jelang Transisi Pemerintahan

6 hari lalu

Ibu Kota Haiti Diserang Geng Bersenjata Jelang Transisi Pemerintahan

Geng-geng bersenjata melancarkan serangan baru di beberapa bagian ibu kota Haiti, Port-au-Prince, menjelang pelantikan pemerintahan baru

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Bicara Transisi Energi: Butuh Investasi Sangat Besar

6 hari lalu

Sri Mulyani Bicara Transisi Energi: Butuh Investasi Sangat Besar

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, investasi untuk mewujudkan transisi energi sangatlah besar.

Baca Selengkapnya