TEMPO.CO, Jakarta - Hingga saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) masih memblokir internet akibat unjuk rasa di Papua dan Papua Barat. Plt Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu mengatakan telah menemukan 300 ribu laman penyebar hoaks atau hoax dengan 50 konten yang berbeda di internet.

"Karena kami melihat penyebaran hoaks internet, saat ini sudah lebih 300 ribu hoaks url yang terdata oleh kita, kalau item cuma 50," ujar Ferdinandus saat dihubungi, Jumat, 30 Agustus 2019.

Ia mengungkapkan, pemblokiran internet di Papua sudah dilakukan selama sembilan hari. Ferdinandus mengatakan belum bisa memastikan bahwa kebijakan ini akan berlangsung. "Kami masih menunggu keputusan bersama dari Kapolri dan Panglima TNI untuk melihat situasi papua secara umum," ungkap dia.

Sementara itu, Vice President Corporate Communications Telkomsel, Denny Abidin menuturkan sebagai penyedia layanan internet juga tidak mengetahui untuk pemblokiran internet di Papua akan sampai kapan berlangsung. Ia menambahkan, hanya mengikuti arahan pemerintah terkait keputusan tersebut.

"Telkomsel sebagai operator penyedia layanan telekomunikasi mengikuti perintah yang telah ditetapkan pemerintah tersebut. Telkomsel senantiasa melakukan pemantauan kualitas layanan secara berkala hingga nanti diputuskan oleh pemerintah untuk pemulihan akses layanan data," kata Denny kepada Tempo, Jumat, 30 Agustus 2019.

Selain pemblokiran internet, di Papua masih terjadi gangguan terhadap layanan pesan singkat dan sambungan telepon. Ini diakibatkan karena terputusnya kabel fiber optik milik PT Telkom yang disebabkan oleh masyarakat Papua. Ferdinandus mengatakan, sudah dilakukan langkah-langkah untuk menyambung kabel tersebut.

"Untuk pemulihan total mereka membutuhkan waktu 2-3 hari untuk benar2 kembali normal 100 persen," tuturnya.

Namun pihaknya berharap berharap Indonesia tidak terprovokasi dengan laman yang bermuatan berita bohong atau hoax. Lalu Ferdinandus mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan konten yang memicu perdebatan dan mengandung rasialis. "Jika itu terbaca oleh teman kita di Papua maka mereka bisa marah dan tersulut emosinya. Kita hanya menginginkan persatuan antar bangsa," tutupnya.