Jembatan Bangka - Sumatera Ditolak, DPR: Lebih Baik Pelabuhan

Jumat, 30 Agustus 2019 17:13 WIB

Sejumlah pemudik dengan tujuan Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung berjalan menuju kapal laut KM Srikandi Line di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis, 30 Mei 2019. ANTARA

TEMPO.CO, Pangkalpinang -Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengkritisi rencana pemerintah untuk membangun jembatan penghubung antara Pulau Bangka dengan Sumatera. Mega proyek yang diprediksi menelan dana mencapai Rp 15 Triliun itu dinilai akan mubazir karena kurang efektif.

"Buat apa bangun jembatan itu karena kendaraan yang lewat diprediksi cuma 200 kendaraan per hari. Itu berarti setiap satu jam tidak lebih dari 10 kendaraan yang lewat. Biayanya Rp 15 Triliun. Ini akan saya cegah supaya tidak terjadi," ujar Bambang kepada wartawan di Pangkalpinang, Jumat, 30 Agustus 2019.

Bambang menuturkan pembangunan jembatan Bangka - Sumatera tidak sesuai dengan konsep Presiden Jokowi yang mengedepankan pembangunan sektor maritim. Dia mencontohkan pembangunan jembatan Merak - Bakaheuni dan Jawa - Bali yang batal karena Jokowi lebih suka membangun sektor maritim.

"Bangka - Sumatera Rp 15 triliun. Sedangkan Surabaya - Madura hanya Rp 3 triliun dan aksesnya ramai karena setiap menit bisa 10 kendaraan yang lewat. Beda dengan Bangka - Sumatera yang per jam diprediksi tidak lebih dari 10 kendaraan," ujar dia.

Politikus Partai Gerindra itu meminta pemerintah mengkaji kembali agar pengeluaran uang negara bisa dimanfaatkan dengan baik dan tepat sasaran.

Advertising
Advertising

"Jangan sampai buang-buang duit dan tidak bermanfaat untuk kepentingan ekonomi masyarakat. Akhirnya beban pemerintah akan lebih berat lagi. Hutang lebih banyak lagi," ujar dia.

Bambang menambahkan Pulau Bangka lebih strategis dibangun pelabuhan besar karena letaknya dekat tol laut dan berada di dua poros maritim utama Indonesia, yakni domestik dan internasional.

"Masuk akal jika pemerintah daerah ada rencana mengembangkan pelabuhan baru yang bisa menjadi daerah industri terintegrasi dengan pelabuhan besar internasional. Apalagi Pulau Bangka pernah dijadikan studi riset Inggris untuk menggantikan Singapura yang sudah padat," ujar dia.

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

14 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

7 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya