Menteri ESDM Ignasius Jonan mengamati aktivitas Kawah Ratu melalui alat seismograf di Pos Pengamatan Gunung Api Tangkuban Parahu, PVMBG, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa, 27 Agustus 2019. Dalam kunjungan kerjanya, Jonan menghimbau warga agar tidak mendekati Kawah Ratu Gunung Tangkuban Parahu dengan radius 1,5 kilometer karena aktivitas vulkanik masih terpantau tinggi. ANTARA/Raisan Al Farisi
TEMPO.CO, Jakarta - Menyusul pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasus Jonan mengatakan pihaknya terus berkolaborasi dengan Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), terkait pemetaan wilayah untuk tata ruang serta kesiapan infrastruktur energi, khususnya ketenagalistrikan di lokasi tersebut.
“Jadi kami juga sudah mulai mempersiapkan bersama Bappenas. Ada dua dari Kementerian ESDM yang akan mendukung Bappenas untuk persiapan. Satu, dari Badan Geologi untuk masalah topografi, studi tanah, air, cekungan air tanah dan sebagainya. Yang kedua tentang kelistrikan, jadi tinggal dirunding," tutur Jonan melalui keterangan tertulis diterima Jumat, 30 Agustus 2019.
Menurut Jonan, data dan informasi kebumian menjadi aspek penting dalam pembangunan infrastruktur dan tata ruang. Ia menuturkan, rekomendasi yang dihasilkan akan menjadi bahan masukan sekaligus evaluasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota yang sudah ada maupun yang akan disusun.
Pasokan listrik di wilayah tersebut juga akan dapat dipenuhi dengan baik. Jonan mengungkapkan, saat ini PT PLN (Persero) sudah dapat melakukan pemasangan listrik dalam jumlah yang besar.
“Tiap tahun juga sambung listrik, memasang listrik besar sekali 1 juta hingga 1,5 juta sambungan, jadi tidak masalah," ucapnya.
Jumlah ini didasarkan pada rencana jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan ikut dipindah ke ibu kota baru. "Tidak ada masalah (untuk pasokan listrik), karena yang pindah misalnya tahap pertama kira-kira 200 ribu ASN, dikali 5 orang (satu keluarga) sudah satu juta. Jadi kalau dipindah sampai sekitar 250 ribu atau 500 ribu rumah tangga mestinya (pasokan listrik) tidak ada masalah," kata Jonan.
