TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Jasa Keuangan, Survei, dan Konsultan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Gatot Trihargo mengatakan pergantian direksi BUMN telah dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang terlibat termasuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Bu Menteri BUMN mengkomunikasikan segala perubahan yang ada kepada Presiden,” ucapnya usai menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN, Kamis, 29 Agustus 2019.

Pada 6 Agustus lalu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi meminta kepada para menteri untuk tidak membuat keputusan strategis termasuk merombak jabatan-jabatan di BUMN dan kementerian sampai Oktober 2019. Permintaan Jokowi disampaikan saat rapat sidang kabinet pada 5 Agustus.

Kemarin, RUPSLB BTN memutuskan untuk menangkat Suprajarto yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) menjadi Dirut BTN. Usul perombakan direksi itu datang dari Kementerian BUMN selaku pemegang saham pengendali.

Gatot berujar keputusan pergantian pucuk pimpinan bank BUMN itu telah didasarkan pada pertimbangan kinerja. “BTN ke depan sangat krusial, backlog kita sudah besar, mortgage bank Cuma BTN, sehingga kami utamakan dan berharap tahun depan kinerjanya bisa naik 2-3 kali lipat,” ujarnya.

Kementerian menilai Suprajarto sebagai pilihan yang tepat untuk mengemban tugas tersebut. “Beliau kaliber sudah pernah ke BNI, BRI, sekarang BTN, jadi beliau bisa menangani ini dengan baik,” kata Gatot.

Namun, keputusan yang telah disepakati bersama oleh pemegang saham BTN itu ditolak Suprajarto, berselang tiga jam usai RUPSLB dilaksanakan. “Saya tidak pernah diajak bicara mengenai penetapan ini sebelumnya, apalagi diajak musyawarah,” ujar dia.

GHOIDA RAHMA