Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil pada Pembukaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), di Hotel Mercure TB. Simatupang, Rabu 22 Mei 2019.
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Ketua Badan Pertanahan Negara Sofyan Djalil mengatakan lebih dari 90 persen dari total 180 ribu hektare lahan calon ibu kota baru di Kalimantan Timur adalah milik pemerintah. Lahan tersebut berada di wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
"Lebih dari 90 persen tanah negara. Kalau ada pembebasan lahan, itu hanya jalan-jalan kecil untuk keluar (dari kota)," katanya saat ditemui di kantor ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa, 27 September 2019.
Adapun dari 90 persen lahan milik pemerintah, sebagian di antaranya berstatus hutan tanaman industri atau HTI. HTI dikelola oleh perusahaan-perusahaan pemilik konsesi untuk tambah, perkebunan, dan lain-lain.
Sedangkan 10 persen sisanya merupakan lahan milik masyarakat, swasta, dan pihak non-pemerintah lainnya. Menurut Sofyan, kementeriannya akan melakukan pembebasan untuk 10 persen lahan ini. Ia memastikan pembebasan dilakukan bertahap.
Sofyan memastikan lahan-lahan calon ibu kota akan terbebas dari praktik spekulan. Sebab, kementeriannya bakal mengeluarkan kebijakan land freezing atau pembekuan aktivitas pertanahan.
Land freezing diberikan dalam bentuk surat perintah dari Kementerian ATR/BPN kepada kepala daerah setempat, notaris, dan pelaku agraria. Namun, surat perintah itu terbit ketika pemerintah sudah melakukan penentuan lokasi atau panlok.
Direktur Jenderal Pengendalian, Pemanfaatan Ruang, dan Penguasaan Tanah ATR/BPN Budi Situmorang mengatakan tidak semua lahan bakal dimanfaatkan sebagai kawasan bangunan. “Sesuai aturan, 30 persen adalah ruang terbuka hijau dan 20 persen lainnya fasilitas publik,” ucapnya.
Jadi, hanya sekitar 50 persen dari total tanah bakal ibu kota baru yang dicanangkan menjadi perkantoran, permukiman, tempat hiburan, kawasan komersial, atau area sejenisnya.
Selain menyiapkan lahan untuk ibu kota baru, ATR/BPN tengah merencanakan pembebasan lahan untuk akses jalan menuju bandara dan pelabuhan. “Tapi itu nanti (koordinasi) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” ucapnya.
