TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan pemindahan ibu kota pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur masih memerlukan proses panjang setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan lokasinya secara resmi kemarin.

"Masih ada beberapa langkah yang harus ditempuh sampai dengan DPR, maka baru kita bahas lagi tentang RUU tata ruangnya, dibuat perencanaan yang fixed," kata Wapres JK kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa.

Setelah pemilihan lokasi oleh Presiden, langkah selanjutnya adalah mengkaji lebih rinci mengenai bentuk ibu kota baru oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Terkait kajiannya, menurut JK, perlu pendalaman dari semua sektor. "(Seperti) sektor pemerintahan tentu, faktor ekonomi, dan sebagainya. Yang kemudian menjadi di tingkat kajian akademis. Dari situ baru RUU (rancangan undang-undang), nanti dibahas di DPR," katanya.

Setelah itu, dengan berbekal dokumen kajian perencanaan pembangunan ibu kota baru, Pemerintah kemudian mengusulkan Kaltim sebagai calon ibu kota pemerintahan baru ke DPR RI. JK memperkirakan pembahasan RUU ibu kota dan RUU terkait lainnya baru akan dikerjakan oleh anggota DPR di periode 2019-2024, karena masa jabatan yang sekarang hampir selesai di Oktober nanti.

Lebih jauh, Kalla menyebutkan anggota DPR sekarang tinggal sisa sebulan lebih tugasnya. "Jadi mungkin dibahas nanti lebih dalam oleh DPR berikutnya. DPR juga itu belum terbentuk, mengatur komisinya. Itu makan tempo juga itu, deal deal-nya," ucapnya.

Presiden Jokowi kemarin telah resmi memilih Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru negara Indonesia, yang meliputi sebagian daerah di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Pemerintah punya beberapa alasan dalam rencana pemindahan, antara lain karena krisis ketersediaan air di pulau Jawa dan konversi lahan terbesar juga terjadi di sana. Selain itu, tingginya urbanisasi terkonsentrasi di Jakarta dan Jabodetabek, kemacetan dan kualitas udara tidak sehat serta rawan banjir tahunan hingga turunnya tanah dan muka air laut naik, juga menjadi salah satu pertimbangannya.

ANTARA