Ketua DPR Minta Strategi Disiapkan Hadapi Perang Dagang AS - Cina

Reporter

Caesar Akbar

Selasa, 27 Agustus 2019 10:59 WIB

Perang Dagang AS dan China Bisa Untungkan Indoneaia

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah bersinergi menyiapkan strategi yang efektif untuk mengambil dampak multilateral perang dagang Amerika Serikat dan Cina.

"Sehingga, keterlibatan Indonesia dalam perekonomian global menjadi lebih besar," ujar Bambang dalam keterangan tertulis, Selasa, 27 Agustus 2019.

Di samping itu, kata Bambang, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan mesti merumuskan kebijakan untuk mengantisipasi dampak negatif bagi Indonesia akibat rusaknya sistem dan mekanisme perdagangan global.

Sebab, ia melihat perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat bisa berkepanjangan dan menimbulkan ketidakpastian global serta berpotensi menimbulkan second round effect.

Di sisi lain, ia juga menyoroti melemahnya kinerja ekspor Tanah Air, khususnya minyak sawit dan potensi pasar Indonesia dikuasai oleh komoditas impor. Sehingga, bisa mengakibatkan defisit neraca perdagangan. Sehingga, Bambang mendorong Kemendag mengambil langkah antisipatif.

Dari sektor finansial, Bambang mengatakan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia harus mengambil langkah kongkret untuk mengatasi penarikan kembali modal dari para investor sebagai akibat dari fluktuasi suku bunga bank sentral AS yang berdampak kepada nilai tukar rupiah.

"Kami juga mendorong Kemenko untuk menerapkan kebijakan fiskal dan moneter yang lebih longgar dalam merespon terjadinya fenomena perlambatan ekonomi untuk mencegah terjadinya resesi (penurunan) dan mendorong pertumbuhan ekonomi," tutur Bambang.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pelemahan perekonomian global telah berdampak kepada pertumbuhan ekspor beberapa negara, termasuk Indonesia. Ia mengatakan hal itu tercermin pada nilai ekspor negara-negara yang berbasis ekspor seperti Singapura dan Jerman.

"Negara tetangga seperti Singapura sudah negatif. Begitu pula negara yang andalkan ekspor kaya Jerman juga masuk dalam zona negatif sebab global environment-nya memang sedang melemah," ujar Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2019.

Karena itu, dia mulai mewaspadai penurunan pertumbuhan perekonomian global terhadap nilai ekspor Tanah Air. Sebab, ekspor memang diharapkan menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Apalagi ekspor tahun 2019 di dua kuartal tercatat negatif, berbeda dari proyeksi awal yang diharapkan tumbuh positif."

CAESAR AKBAR

Berita terkait

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

3 jam lalu

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

Peneliti Imparsial mengkritik wacana revisi UU Polri terkait usia pensiun.

Baca Selengkapnya

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

3 jam lalu

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

Rencana revisi UU TNI menuai kritik karena dianggap dapat mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.

Baca Selengkapnya

Upaya Rekonsiliasi Nasional, Pimpinan MPR Bakal Safari Temui Mantan Presiden dan Wapres

3 jam lalu

Upaya Rekonsiliasi Nasional, Pimpinan MPR Bakal Safari Temui Mantan Presiden dan Wapres

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan pihaknya sudah menyusun jadwal pertemuan kepada para presiden dan wapres terdahulu.

Baca Selengkapnya

Kata Bambang Soesatyo soal Potensi Gibran Jadi Ketua Umum Golkar

9 jam lalu

Kata Bambang Soesatyo soal Potensi Gibran Jadi Ketua Umum Golkar

Bambang Soesatyo mengatakan Partai Golkar secara prinsip menyiapkan karpet merah bagi siapa pun yang ingin masuk partainya, termasuk Gibran.

Baca Selengkapnya

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

12 jam lalu

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

1 hari lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

1 hari lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

1 hari lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya