TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economic and Finance atau Indef melakukan riset mengenai dampak pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan terhadap kinerja perekonomian sektoral,regional, dan nasional. Dua lokasi menjadi simulasi dalam riset ini yaitu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, dua daerah yang sering disebut menjadi ibu kota baru pilihan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Dari hasil riset ini, Indef menyimpulkan pemindahan ibu kota hanya menguntungkan provinsi tujuan, tapi belum tentu mengurangi ketimpangan di provinsi lain.

“Temuan kami, pemerataan tidak akan tercapai segampang itu, karena bicara distribusi kue di regional gak semudah itu, ini kan bukan memindahkan pabrik, tapi lebih banyak memindahkan aktivitas pemerintahan,” kata Peneliti dari Ekonom Rizal Taufikurahman dalam paparannya di ITS Tower, Jakarta Selatan, Jumat, 23 Agustus 2019.

Di sisi lain, Rizal menyebut pemindahan ibu kota ini justru akan merugikan bagi provinsi-provinsi lainnya karena konektivitas menuju kedua wilayah ini yang belum terbangun dengan baik. Kondisi ini, kata dia, bisa menimbulkan high cost baru bagi daerah-daerah lain.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan pemindahan ibu kota dan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan memang ditujukan untuk mengurai ketimpangan ekonomi antar wilayah di Indonesia. Namun, kebijakan ini bukanlah satu-satunya upaya untuk mengatasi ketimpangan tersebut.

“Saya enggak bilang satu-satunya,” kata Bambang dalam diskusi di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2019. Diskusi ini bertajuk “Pindah Ibu Kota Negara: Belajar dari Pengalaman Negara Sahabat” yang mengundang Duta Besar Brasil untuk Indonesia, Rubem Barbosa.

Menurut Rizal, situasi ini terjadi lantaran sektor yang lebih banyak berkembang di kedua daerah ini hanyalah sektor seperti administrasi, pertahanan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Sektor ini, kata Rizal, tidak memiliki multiplier effect alias sektor produktif. Selain itu, pemindahan ibu kota ini juga menstimulus turunnya jumlah output di semua sektor atau industri. “Terutama sektor tradable-good dan berbasis sumber daya alam,” kata dia.

Malahan, kata Rixal, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Tengah ataupun Kalimantan Timur akan mengerek harga barang di kedua daerah tersebut, Sebab, akan ada tambahan sekitar 2 juta lebih penduduk dan membuat permintaan terhadap barang meningkat. Jika suplainya terbatas, maka harga pun akan otomatis naik. “Kalau terjadi secara bersamaan, maka akan terjadi inflasi,” kata dia,

Meski demikian, Rizal mengakui model ini hanyalah jangka pendek ketika pemindahan ibu kota telah direalisasikan, bukan jangka panjang, Model dari analisis ini menggunakan model ekonomi keseimbangan umum atau Model CGE (Computable General Equilibrium).

Model CGE dari sebuah perekonomian nasional, kata Rizal, merupakan sistem persamaan yang mencerminkan perilaku semua pelaku ekonomi, yaitu perilaku konsumen dan produsen serta kondisi kliring pasar (Market Clearing Condition).