Pembaca Doa Berharap Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Ini Profil Kaltim

Minggu, 18 Agustus 2019 10:12 WIB

Peta Kalimantan Timur. maps.google.com

TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Kalimantan Timur Muhammad Idris memimpin doa yang menyinggung pemindahan Ibu Kota saat penutupan sidang bersama DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat di sidang tahunan hari ini, Jumat, 16 Agustus 2019.

"Khususnya untuk memindahkan di Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara yang negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur," demikian bunyi doa senator asal Kaltim ini.

Adapun profil dari provinsi terbesar kedua setelah Papua yang dikutip dari laman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kaltim pada 16 Agustus 2019, Kaltim sendiri memiliki potensi sumberdaya alam melimpah dimana sebagian besar potensi tersebut belum mampu dimanfaatkan secara optimal khususnya dari sektor Pertambangan dan Kehutanan.

Kaltim memiliki luas wilayah daratan 127.267,52 kilo meter persegi dan luas pengelolaan laut 25.656 kilo meter dengan penduduk pada tahun 2013 mencapai 3,3 juta orang dengan komposisi penduduk menurut jenis kelamin terdiri dari penduduk laki-laki 1.731.820 jiwa (52,47 persen) dan penduduk perempuan 1.568.697 jiwa (47,53 persen).

Kemudian menurut catatan Badan Pusat Statistik Kaltim, ekonomi provinsi ini pada semester satu tahun 2019 tumbuh sebesar 5,44 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pada triwulan II-2019 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 163,91 triliun.

Advertising
Advertising

Selanjutnya upah minimum tahun 2019 yang ditetapkan oleh Gubernur Kaltim, Isran Noor sebesar Rp 2.747.560. Penetapan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Kaltim mempunyai topografi bergelombang dari kemiringan landai sampai curam, dengan ketinggian berkisar antara 0-1500 meter diatas permukaan laut dengan kemiringan antara 0-60 persen. Daerah dataran rendah pada umunya dijumpai pada kawasan sepanjang sungai.

Secara administratif Kaltim memiliki batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kalimantan Utara, sebelah Timur berbatasan dengan sebagian Selat Makasar dan Laut Sulawesi, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat serta Negara Bagian Serawak, Malaysia Timur.

Sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan memiliki ketinggian rata-rata lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 300 persen, terdapat di bagian barat laut yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia.

Menurut dari topografi, sebagian besar atau 43,35 persen wilayah daratan masuk dalam kemiringan diatas 40 persen persen, dan 43,22 persen terletak pada ketinggian 100-1000 meter di atas permukaan laut, sehingga pemanfaatan lahan di Kaltim harus memperhatikan karakteristik lahan tersebut.

Sebelumnya, dalam pidato kenegaraan, Jokowi mengumumkan serta meminta izin untuk memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan. Namun Jokowi tak merinci lokasi tepat ke mana ibu kota negara baru bakal berlokasi.

"Saudara-saudara, pada kesempatan yang bersejarah ini, saya mohon izin untuk memindahkan Ibu Kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ujar Jokowi.

BERBAGAI SUMBER| EKO WAHYUDI

Berita terkait

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

21 menit lalu

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, NTB, pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Mentan Amran Dampingi Presiden Gowes Sapa Warga di Mataram

37 menit lalu

Mentan Amran Dampingi Presiden Gowes Sapa Warga di Mataram

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turut serta bersama presiden menyapa warga Mataram.

Baca Selengkapnya

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

53 menit lalu

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

Jokowi pernah memerintahkan pengkajian soal status bagi diaspora, tapi menurun Menteri Hukum bukan kewarganegaraan ganda.

Baca Selengkapnya

Alasan Pengamat Sebut Jokowi dan SBY Jadi Mentor Andal Prabowo

1 jam lalu

Alasan Pengamat Sebut Jokowi dan SBY Jadi Mentor Andal Prabowo

Pengamat menilai hubungan Jokowi dengan Megawati yang renggang membuat Jokowi dan Prabowo akan terus bersama.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

2 jam lalu

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

Jokowi meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis pagi, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin Usai Timnas Indonesia Dikalahkan Uzbekistan

2 jam lalu

Komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin Usai Timnas Indonesia Dikalahkan Uzbekistan

Timnas Indonesia kalah melawan Uzbekistan dalam semifinal Piala Asia U-23 2024. Ini komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi dalam Sorotan Aksi Hari Buruh Internasional Kemarin

2 jam lalu

Presiden Jokowi dalam Sorotan Aksi Hari Buruh Internasional Kemarin

Aksi Hari Buruh Internasional pada Rabu kemarin menyoroti janji reforma agraria Presiden Jokowi. Selain itu, apa lagi?

Baca Selengkapnya

Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan

15 jam lalu

Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan

Peserta aksi Hari Buruh Internasional atau May Day membakar baliho bergambar Presiden Jokowi di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakpus

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

16 jam lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

4 Lika-liku Perjalanan RUU DKJ Hingga Resmi Disahkan Presiden Jokowi

17 jam lalu

4 Lika-liku Perjalanan RUU DKJ Hingga Resmi Disahkan Presiden Jokowi

Pengesahan RUU DKJ ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta 25 April 2024 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal yang sama oleh Mensesneg.

Baca Selengkapnya