Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Meskipun Presiden Joko Widodo telah meminta izin ke DPR dan DPD untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemindahan ibu kota tidak termasuk dalam Rancangan Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.
"Memang kami tidak memasukkan dalam RAPBN 2020 karena seperti dilihat prosesnya masih dalam proses perencanaan, dan itu nanti akan tergantung dari design akhirnya," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta.
Adapun Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro memastikan besar kebutuhan investasi guna membangun pusat pemerintahan baru tidak bakal membebani keuangan negara. Kendati berdasarkan hitungan Bappenas, besar investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan Ibu Kota dengan luas 40 ribu hektare dan target penduduk 1,5 juta orang adalah Rp 485 triliun.
"Pembangunan pusat pemerintahan baru di Kalimantan dalam lima tahun ke depan membutuhkan investasi mencapai Rp 500 triliun. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) hanya membiayai Rp 93 triliun," ujar Bambang. Adapun sisanya bisa diambil dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), BUMN, maupun pembiayaan swasta.
Kendati tetap menggunakan duit APBN Rp 93 triliun, Bambang mengatakan dana tersebut pun diupayakan tidak mengambil sumber penerimaan APBN murni, seperti penerimaan dari perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak.
"Tapi didorong dari kerjasama pemanfaatan aset, yang di ibu kota baru dan Jabodetabek. Kita berupaya tidak mengganggu sumber penerimaan murni APBN," ujarnya.Bambang pun menegaskan dana itu tidak akan mengganggu prioritas lain, seperti yang disampaikan di APBN dan RPJMN 2020-2024.
Adapun pada 2020, persiapan pembangunan Ibu Kota baru, kata Bambang adalah berupa penyelesaian masterplan, urban design, persiapan hukum, penyiapan Undang-undang di DPR, hingga persiapan lahan. Namun, biaya itu sudah diantisipasi pada anggaran Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sementara, kajian pemindahan ibu kota kini sudah rampung.
