TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah diminta mengedepankan pendekatan yang komunikatif serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar dalam setiap upaya pembebasan lahan. Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya D. Laksana mengatakan, selain ketersediaan pendanaan, pengadaan atau pembebasan lahan merupakan faktor yang krusial dalam pembangunan infrastruktur.

"Jika pemerintah ingin proses pembebasan lahan bisa berlangsung lebih kondusif, lancar, dan cepat, maka harus diupayakan pendekatan yang komunikatif dan terbuka dan menghindarkan pendekatan kekuasaaan. Kemudian harus ada nilai tambah bagi masyarakat yang lahannya terdampak, tidak hanya berupa nilai penggantian," kata Aditya, Ahad 11 Agustus 2019.

Aditya mencontohkan proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk proyek KA Bandara Soekarno-Hatta sepanjang 12 km dari Batuceper hingga Bandara Soekarno-Hatta. Proyek pengadaan tanah ini termasuk proyek pertama yang mengikuti ketentuan dan tahapan yang digariskan Undang-undang No 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Dalam pelaksanaannya, KAI mengedepankan azas kemanusiaan dengan pendekatan yang mengutamakan komunikasi dan keterbukaan. Selain itu KAI juga membuat terobosan menarik agar pelaksanaan pengadaan lahan menjadi lebih kondusif dan lancar.

KAI, misalnya, mempersilakan satu orang anggota keluarga atau kerabat dari pemilik setiap bidang tanah untuk menjadi pegawai KAI dengan persyaratan yang ringan. Kemudian untuk memberikan penghargaan kepada para pemilik yang lahannya akan digunakan, nama pemilik lahan tersebut diabadikan dalam prasasti yang dipajang di Stasiun Batuceper.

Selain itu, KAI juga berkewajiban merelokasi fasilitas umum yang terkena dampak proyek, dan membangun kembali fasilitas tersebut di lokasi yang baru dengan kualitas yang setara atau lebih baik dari sebelumnya.

Aditya menambahkan, pembebasan lahan tetap harus melalui pendekatan yang tentu tidak hanya prosedural tetapi harus mengedepankan asas imbal balik manfaat dan pendekatan yang tepat bagi warga yang lahannya akan digunakan oleh pemerintah untuk infrastruktur publik.

BISNIS