TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan berkirim surat ke perusahaan Pembangkit Listrik Negara atau PLN terkait persoalan pemadaman listrik massal atau listrik padam selama lebih dari enam jam yang terjadi pekan lalu. Insiden itu membuat operasional moda raya terpadu atau MRT dan kereta rel listrik atau KRL tak beroperasi hingga setengah hari.

"Saya baru minta komunikasikan ke tim untuk berkirim surat ke PLN," katanya kala ditemui di Masjid Salahuddin, kompleks Widya Chandra, Jakarta Pusat, Minggu, 11 Agustus 2019.

Menurut Budi Karya, PLN perlu memiliki cadangan suplai untuk angkutan massal berbasis listrik layaknya MRT dan KRL. Bila suatu saat pemadaman terjadi kembali, dua angkutan yang saban hari melayani lebih dari 1 juta pengguna itu tak lumpuh.

Layanan MRT dan KRL sempat tak beroperasi saat listrik di Jakarta padam tepat sepekan lalu, 4 Agustus 2019. PLN mengumumkan terjadi gangguan sejak pukul 11:50 WIB hingga pukul 20.00 WIB lantaran kendala pasokan listrik yang mengakibatkan Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten gulita.

MRT selama ini mengandalkan pasokan listrik dari dua subsistem 150KV PLN yang berbeda, yaitu Subsistem Gandul-Muara Karang melalui Gardu Induk PLN Pondok Indah dan Subsistem Cawang-Bekasi melalui Gardu Induk PLN CSW. Manajemen MRT memperkirakan kerugian finansial akibat pemadaman listrik Rp 507 juta.

Senasin dengan MRT, KRL mengalami kerugian serupa. Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia Wiwik Widayanti mengatakan kejadian listrik padam di seluruh wilayah Jabodetabek mengakibatkan 240 perjalanan KRL dibatalkan. Sebab listrik padam atau tak adanya daya listrik yang dialirkan untuk mengoperasikan KRL.

ADAM PRIREZA | ANTARA

Catatan: Tulisan ini telah mengalami koreksi pada pukul 12.42 pada judul. Semula berjudul MRT dan LRT Tak Beroperasi Saat Listrik Padam, Menhub Akan Surati PLN.