TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Perhubungan menargetkan aturan kenaikan tarif ojek berbasis aplikasi atau ojek online bakal berlaku di seluruh kota pada September 2019. Saat ini, kebijakan tersebut baru diterapkan di 80 persen wilayah operasional Gojek dan Grab Indonesia.

“Totalnya kan ada lebih dari 200 kota, sedangkan saat ini aturan tersebut baru berlaku di sekitar 123 kabupaten/kota,” ujar Direktur Angkutan Multimoda Kementerian Perhubungan Ahmad Yani di kantor Kementerian Perhubungan pada Kamis, 8 Agustus 2019.

Kementerian Perhubungan sebelumnya telah mengatur tarif batas atas dan batas bawah teranyar untuk ojek online melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 tahun 2019. Aturan ini mulai efektif pada 1 Mei lalu dan langsung diujicobakan di lima kota, di antaranya Jabodetabek, Makassar, Yogyakarta, Bandung, dan Surabaya.

Dalam beleid tersebut, penarifan anyar ojek online ini dibedakan menjadi tiga zona, yakni zona I, II, dan III. Tarif batas bawah untuk zona I yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa (tidak termasuk Jabodetabek), dan Bali ditetapkan sebesar Rp 1.850. Sedangkan biaya jasa batas atas untuk zona tersebut ialah Rp 2.300.

Sementara itu, tarif batas bawah yang meliputi wilayah Jabodetabek diatur sebesar Rp 2.000 dan tarif batas atas sebesar Rp 2.500. Terakhir, zona III yang meliputi wilayah Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, Papua, dan NTB diatur sebesar Rp 2.100 dengan tarif batas atas sebesar Rp 2.600.

Kementerian Perhubungan juga mengatur tarif biaya jasa minimal atau flagfall ojek online. Flagfall untuk zona I dipatok Rp 7-10 ribu, zona II Rp 8-10 ribu, zona III Rp 7-10. Tarif ini berlaku untuk jarak minimal 4 kilometer

Yani mengakui penerapan aturan kenaikan tarif ini mesti dilakukan secara bertahap. “Karena aplikator harus melakukan penyesuaian algoritma,” ujarnya. Selain itu, pemerintah juga mesti mempertimbangkan kemampuan fiskal masyarakat sebagai pengguna jasa.

Setelah tahap pertama atau tahap uji coba, Kementerian Perhubungan telah memberlakukan aturan itu di 45 kota yang terhitung sebagai tahap II. Tahap II diberlakukan pada 1 Juli lalu.

Yani mengatakan, tiga bulan setelah tahap III aturan tarif ojek online diberlakukan pada September nanti, pemerintah akan menggelar evaluasi. “Evaluasi menunggu penerapan kenaikan tarif di semua kota,” ujarnya.

Selanjutnya, Yani berujar Kementerian Perhubungan bakal meminta pihak Badan Pengelola Transportasi Daerah atau BPTD untuk turut memantau kepatuhan aplikator menaati aturan. Bila salah satu apikator terdeteksi melakukan pelanggaran dalam mengatur tarif, Kemenhub bakal berkoordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU.