TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan PT PLN (Persero) mesti bertanggungjawab atas insiden listrik padam di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten pada Ahad, 4 Agustus 2019. Pasalnya, ia menilai perseroan bersalah soal kejadian ini.

"Jadi itu (ucapan Pelaksana Tugas Direktur Utama PLN agar pelanggan ikhlas) hanya ucapan-ucapan saja. Ikhlas iya ikhlas, cuma salah ya salah saja. Dia harus tanggung jawab juga," ujar Luhut di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Senin, 5 Agustus 2019.

Ucapan Luhut itu menimpali pernyataan Plt Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani yang memohon maaf dan meminta para pelanggan untuk ikhlas soal peristiwa tersebut.

Peristiwa mati listrik di tiga provinsi tersebut, menurut luhut, sangat berdampak kepada dunia usaha. Apalagi, dengan maraknya bisnis rintisan berbasis teknologi. "Dengan adanya teknologi 4.0, serta startup segala macam kan menyedihkan sekali listrik padam enam jam itu, saya pikir tidak boleh terjadi."

Menurut Luhut, Jokowi juga sudah memerintahkan adanya evaluasi mendasar terkait peristiwa tersebut. Luhut pun mengatakan akan memperbaiki dan memastikan kejadian itu tidak terulang kembali. Salah satu upayanya, adalah dengan memerintahkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi melakukan audit.

Apalagi, ia menilai kejadian mati listrik tiga provinsi bisa berdampak kepada para investor. "Ya makanya itu kita menyayangkan dan presiden saya pikir cukup kecewa. Akan kita perbaiki agar tidak terulang kembali."

Sebelumnya terjadi pemadaman listrik pada Ahad, 4 Agustus 2019 pukul 11.48 WIB hingga hampir tengah malam di Jawa Barat, Jakarta dan Banten. Hal itu berawal dari gangguan beberapa kali pada Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi (SUTET) 500 kV Ungaran- Pemalang.

Atas peristiwa itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun telah menegur para pimpinan PT PLN. "Apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkulasi kalau akan ada kejadian-kejadian?" kata Jokowi saat mengunjungi kantor pusat PLN di Jakarta Selatan, Senin, 5 Agustus 2019.

Jokowi mengatakan, jika semua risiko sudah diperhitungkan, semestinya pemadaman pada Ahad kemarin tak perlu berlangsung lama. "Artinya pekerjaan yang ada tidak dihitung, tidak dikalkulasi. Dan itu betul-betul merugikan kita semuanya," ujarnya.

Menurut Jokowi, perusahaan sebesar PLN semestinya memiliki tata kelola risiko, seperti tersedianya contigency plan dan backup plan. Namun, ia mempertanyakan tata kelola itu tidak bekerja dengan cepat dan baik. Apalagi, peristiwa pemadaman di Jawa-Bali juga pernah terjadi pada 2002.

FRISKI RIANA