TEMPO.CO, Jakarta - Kejadian listrik padam yang hampir 8 jam pada Ahad kemarin mengakibatkan lumpuhnya berbagai aktivitas bisnis dan pelayanan publik di DKI Jakarta dan sekitarnya.

Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan kejadian tersebut merupakan sesuatu yang harus disikapi dan diantisipasi oleh pemerintah melalui PLN.

Sarman menyebutkan, dunia usaha dan pelayanan publik memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan listrik sangatlah besar. Kerugian pengusaha sangat besar dan berdampak pada banyaknya pesanan barang dan jasa yang tidak terlayani.

"Terus terang kami agak sulit menghitung angka kerugian. Namun, jika dilihat dari banyaknya sektor usaha dan pelayanan publik yang terimbas maka bisa mencapai triliunan (rupiah)," ujar Sarman, Senin, 5 Agustus 2019.

Sarman menilai Industri Kecil Menengah (IKM) sangat terpukul dengan pemadaman listrik yang cukup lama ini seperti kuliner, konveksi, restoran cafe, katering. Bahkan pelayanan publik misalnya MRT, Kereta Commuterline, pintu tol, bahkan lalu lintas juga terhambat akibat tak ada pasokan listrik.

Menurut Sarman, kejadian tersebut juga berdampak pada ketidakpercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya DKI Jakarta.

Ia juga mempertanyakan tanggung jawab PLN kepada konsumen atau pelanggan korporasi atas pemadaman listrik yang terjadi kemarin. Pasalnya, konsumen tetap membayar tagihan rekening meski sudah mengorbankan sumber daya dan potensi bisnis yang dimiliki.

Sarman berharap Menteri BUMN Rini Soemarno dapat mengevaluasi kejadian ini dan segera menata Direksi PLN yang definitif untuk pelayanan yang lebih baik dan profesional. "Apakah cukup dengan sekadar minta maaf atau direksinya mundur sebagai bentuk tanggung jawab?" ucap Sarman.

BISNIS