TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah masih terus memantau dampak kekeringan di berbagai daerah terhadap laju inflasi di daerah maupun nasional. Dari pemantauan itu, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan akan menyiapkan berbagai langkah untuk menanggulangi berbagai persoalan yang mungkin muncul dari kemarau berkepanjangan.

Darmin berujar telah mendapatkan informasi mengenai fenomena kekeringan itu dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. "Kami akan terus memonitor dan menyiapkan langkah. Apa langkahnya? Kami masih akan melihat Agustus ini akan seperti apa," ujar Darmin di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis, 25 Juli 2019.

Pasalnya, pada saat yang sama, Darmin menyebut akan ada panen raya pada Agustus 2019 yang juga bisa memengaruhi harga komoditas. "Jadi kami akan lihat hingga Agustus seperti apa pengaruhnya, sekaligus menunggu apakah ada perkembangan terjadi lebih baik atau lebih buruk."

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati memprediksi puncak musim kemarau tahun ini terjadi pada Agustus 2019. "Itu yang paling luas Agustus puncak musim kemaraunya," kata Dwikorita di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 15 Juli 2019.

<!--more-->

Musim kemarau ini sudah dimulai sejak Mei, namun tidak merata. Dampaknya berupa kekeringan di sejumlah wilayah, khususnya bagian selatan Indonesia, yang diprediksi berjalan hingga September. Misalnya Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, dan Papua bagian Selatan.

Kekeringan, kata Dwikorita, terjadi lantaran saat musim kemarau akan mengalami defisit ketersediaan air di sepanjang Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sampai Papua.

Memasuki Oktober, wilayah Indonesia bagian selatan akan mulai basah karena memasuki musim hujan. Sedangkan wilayah Indonesia di bagian utara akan mengalami kekeringan hingga Desember.

Selain kekeringan, BMKG juga mengingatkan potensi kebakaran hutan dan lahan gambut. Potensi dihitung berdasarkan kondisi atmosfer. "Mumpung belum terjadi, Pak Presiden menginstruksikan TNI harus melakukan apa, KLHK apa, jadi ada task force.” Presiden meminta daerah ancaman dipetakan. “Mumpung semuanya belum terjadi baik yang potensi terbakar biar bisa dicegah atau yang kekeringan," ujar Dwikorita.

CAESAR AKBAR | FRISKI RIANA