TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengharapkan pengelola kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) sudah diputuskan pada Agustus 2019 mendatang.

"Kami harapkan paling lambat Agustus sudah ada keputusan soal bentuk pengelolaannya, apakah diserahkan seluruhnya ke Pemprov NTT atau memang ada kerja sama," kata Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Timur Wayan Darmawa kepada Antara di Kupang, Kamis 18 Juli 2019.

Wayan mengatakan, pembahasan soal pengelolaan kawasan Taman Nasional Komodo sudah dilakukan Pemprov NTT bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Rabu kemarin di Jakarta. Pertemuan itu melibatkan Kepala Dinas Pariwisata NTT dan Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTT Ferdi Kapitan.

Sebelumnya, kata Wayan, Kementerian LHK sudah memutuskan bahwa siapa pengelola kawasan TNK itu akan diputuskan pada Juli 2019. "Namun terhenti. Nah pembahasan ini juga dilakukan setelah Presiden Jokowi mengunjungi Labuan Bajo beberapa hari lalu. Dan kami apresiasi apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk perkembangan kawasan pariwisata di Labuan Bajo," dia menambahkan.

Wayan mengatakan bahwa dalam pertemuan itu dibahas juga soal rencana penutupan Pulau Komodo yang sudah pasti dilakukan pada awal 2020.
"Intinya bagaimana bentuk pengelolaannya, nanti tinggal ada pertemuan lagi antara Gubernur dan Menteri di Jakarta. Tetapi paling lambat pasti Agustus mendatang," ujar dia

Gubernur NTT Viktor B Laiskodat sebelumnya telah menyampaikan usulan agar kawasan Taman Nasional Komodo dikelola oleh pemerintah NTT. Hal ini untuk merehabilitasi dan menata kawasan itu. Alasannya karena kendali yang terlalu jauh dari Jakarta ke Labuan Bajo bisa mengakibatkan proses pengawasannya tidak efektif.

ANTARA