TEMPO.CO, Jakarta - Dalam menyusun Kabinet Indonesia Kerja Jilid II, presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi diprediksi akan menempatkan nama-nama baru dari berbagai kalangan untuk mengisi kursi menteri. Khusus kementerian di bidang ekonomi, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menduga Jokowi akan menetapkan strategi 50:50.

Artinya, komposisi kursi menteri perekonomian 50 persen bakal diisi oleh kalangan profesional dan kelompok lainnya. Sementara itu, 50 persen lainnya akan ditempati kader dari sejumlah partai politik dari koalisi yang mengusungnya.

"Kalau komposisi kader partai politik lebih banyak, pasti Pak Jokowi akan mendapatkan kritik dari masyarakat. Karena kementerian ekonomi ini strategis dan banyak bersentuhan dengan masyarakat," ujar Ujang saat dihubungi Tempo pada Selasa, 16 Juli 2019.

Ujang mensinyalir, kementerian ekonomi yang akan diisi oleh kader partai salah satunya adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Kementerian yang kini dijabat Rini Soemarno itu umumnya menjadi jatah bagi partai pemenang Pemilu.

Menurut Ujang, pada 2014, Rini dipilih dari PDIP. Kala itu, partai berlogo banteng ini menang dalam kontestasi. Adapun mantan bos Astra itu didapuk menjadi menteri salah satu alasannya ialah lantaran kedekatannya dengan Megawati Soekarnoputri secara pribadi.

Ujang menduga, pada 2019 ini, Rini akan kembali menduduki kursi Kementerian BUMN.
"Karena Pemilu 2019 itu pemenangnya PDIP dan kalau kita lihat sampai saat ini Rini masih dekat dengan Megawati dan bahkan Jokowi," ujarnya.

Kementerian lainnya yang diduga bakal diduduki kader partai ialah Kementerian Perindustrian yang saat ini mendapuk Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto sebagai menterinya. Ujang mensinyalir Airlangga akan bertahan di kementeriannya lantaran statusnya sebagai kader kuat partai koalisi.

Di sisi lain, kader-kader partai yang berpeluang masuk ke kementerian ekonomi adalah Arief Budimanta. Kader PDIP ini dikenal salah satu politikus yang moncer di bidang ekonomi. Selain sebagai kader, ia berprofesi sebagai dosen dan pernah beberapa kali terlibat dalam organisasi keekonomian. Nama Arief juga masuk dalam jajaran tim kampanye Jokowi sewaktu pemilihan presiden.

"Selain itu, ada nama Sri Adiningsih dari Watimpres yang kita tahu sudah lama membantu PDIP," ujarnya. Sri Adiningsih ialah dosen Universitas Gadjah Mada. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Ekonomi Asia-Pasifik UGM.

Sedangkan dari kalangan profesional murni, Ujang mengabsen nama Sri Mulyani dan Ignasius Jonan masih akan menduduki kursi menteri. "Sri Mulyani dipertahankan. Jonan mungkin hanya di-rolling," ujarnya.

Selain dari kalangan kader dan profesional, Ujang menduga kementerian ekonomi di kabinet Jokowi juga akan diisi oleh organisasi massa dan kelompok masyarakat lain yang mewakili keagamaan. "Seperti Jonan itu bisa juga masuk ke kelompok masyarakat yang lain," ucapnya.