Sri Mulyani Pastikan Janji Jokowi Ditampung di APBN 2020

Reporter

Friski Riana

Editor

Rahma Tri

Senin, 15 Juli 2019 20:16 WIB

Presiden Jokowi berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa 11 Desember 2018. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan visi misi dan janji kampanye Presiden Joko Widodo atau Jokowi di periode kedua akan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020.

"Tahun 2020 kami akan mendesain APBN untuk mendukung program-program pembangunan di dalam rangka tahun pertama RPJMN 2020-2024. Juga untuk menampung visi misi Presiden terpilih dan juga prioritas dan juga janji kampanye," kata Sri Mulyani di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 15 Juli 2019.

Salah satu janji Jokowi dalam kampanye di Pilpres 2019 adalah membuat Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Menurut Sri Mulyani, beasiswa yang dialokasikan ke KIP Kuliah saat ini diperuntukkan sekitar 360 ribu mahasiswa. Nantinya, penerima KIP Kuliah akan ditambah untuk 420 ribu mahasiswa lagi, sehingga totalnya menjadi 780 ribu mahasiswa untuk empat tahun ke depan. "Dengan demikian ada 4 kali lipat jumlah beasiswa untuk KIP Kuliah," ujarnya.

Pemerintah, kata Sri Mulyani, juga akan mendesain alokasi anggaran sebesar Rp 10 triliun untuk Kartu Pra Kerja. Penerima kartu ini sekitar 2 juta orang, dengan rincian 1 juta orang yang mengikuti pelatihan digital dan 1 juta penerima yang mengikuti pelatihan reguler. Saat ini, desain program masih dibahas antarmenteri terkait di bawah koordinaator Menteri Koordinator Perekonomian.

Janji Jokowi lainnya adalah Kartu Sembako. Sri Mulyani mengatakan bahwa program tersebut merupakan desain ulang dari program bantuan pangan non tunai (BPNT). Jumlah alokasinya diperkirakan menjadi Rp 25,7 triliun untuk Rp 15,6 juta keluarga penerima manfaat.

Advertising
Advertising

FRISKI RIANA

Berita terkait

Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Mekanisme Transisi Energi: Kita Mulai Bicara yang Konkret

47 menit lalu

Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Mekanisme Transisi Energi: Kita Mulai Bicara yang Konkret

Sri Mulyani Indrawati dan Presiden ADB Masatsugu Asakawa membahas lebih lanjut program Mekanisme Transisi Energi (ETM) ADB untuk Indonesia.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

48 menit lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

3 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

13 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

13 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

15 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

19 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

20 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

21 jam lalu

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada dampak kenaikan BI Rate ke level 6,25 persen terhadap APBN, terutama penerimaan pajak.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

23 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya