Atasi Neraca Perdagangan, Sri Mulyani: Butuh Kerja Bersama

Reporter

Bisnis.com

Senin, 8 Juli 2019 21:57 WIB

Menko PMK Puan Maharani (kiri) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) disaksikan Menko Perekonomian Darmin Nasution sebelum mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin 8 Juli 2019. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan mengatasi masalah neraca perdagangan merupakan pekerjaan bersama dari seluruh anggota kabinet.

Baca juga: Sinergi 3 Direktorat, Sri Mulyani: Jangan Jadi Pahlawan Kesepian

"Dari saya menyampaikan laporan semester satu dari APBN. Terlihat bahwa dari sisi external balance-nya yaitu ekspor impor itu mengalami pelemahan dan itu berkontribusi kepada pelemahan ekonomi kita di dalam negeri juga sehingga membutuhkan perhatian dari seluruh kementerian dan lembaga untuk memacu perdagangan terutama ekspor dan untuk menjaga substitusi impor tetap terbangun," kata Sri usai Sidang Kabinet Paripurna di Istnaa Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, 8 Juli 2019.

Saat sidang Kabinet, Presiden Joko Widodo membahas kinerja ekonomi Indonesia terutama setelah Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data ekspor dan impor Indonesia per Mei 2019. Jokowi mengingatkan sejumlah pekerjaan pemerintah pada 2019 yang masih harus diselesaikan.

Salah satu isu yang disorot Jokowi adalah penurunan ekspor sebesar 8,6 persen dalam periode Januari—Mei 2019 dan penurunan impor 9,2 persen dalam periode yang sama. Seperti diketahui, neraca perdagangan Indonesia defisit US$2,14 miliar. Dalam rapat itu, Jokowi minta para menteri untuk mencermati angka-angka tersebut dan mempertanyakan kenapa nilai impor begitu tinggi.

Menurut Sri, Jokowi menyatakan seluruh tim harus melihat secara rinci komoditas dan negara tujuan ekspor dari Indonesia supaya pemerintah dapat memformulasikan kebijakan yang lebih tepat.

Berdasarkan data BPS, jumlah impor migas Indonesia mencapai US$9,08 miliar dalam periode Januari-Mei 2019 atau defisit US$3,74 miliar dibandingkan dengan ekspor migas US$5,34 miliar pada periode yang sama 2019.

Dalam periode itu, impor migas Indonesia sebenarnya lebih rendah dibandingkan dengan impor migas US$11,922 miliar pada Januari-Mei 2018. Defisit migas Indonesia mencapai US$5,12 miliar pada lima bulan pertama 2018.

Secara keseluruhan, neraca perdagangan Indonesia defisit sebesar US$2,14 miliar pada periode Januari-Mei 2019 dimana nilai impor mencapai US$70,6 miliar dan nilai ekspor US$68,46 miliar.

Sri mengatakan produksi minyak dan gas di Indonesia lebih rendah dari asumsi awal pada semester I/2019. "Tahun ini juga kebetulan kurs maupun harga minyak lebih rendah, jadi penerimaan kita dari sisi migas mengalami penurunan, namun kebutuhan di dalam negeri itu meningkat," kata Sri.

Dengan demikian, ujar Sri Mulyani, pemerintah harus memikirkan strategi dari sisi hulu seperti bagaimana menemukan sumur-sumur baru atau memproduksi minyak yang lebih banyak dari sumur-sumur yang telah ada.

BISNIS

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

9 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

9 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

11 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

13 jam lalu

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

Perayaan bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi domestik lebih lanjut.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

15 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

16 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

16 jam lalu

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada dampak kenaikan BI Rate ke level 6,25 persen terhadap APBN, terutama penerimaan pajak.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

18 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

19 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

19 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya