TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Sosial menunjuk Perum Bulog sebagai manajer suplai untuk Program Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT, bantuan dana pemerintah yang setiap bulan diberikan kepada keluarga kurang mampu melalui akun elektronik hanya untuk membeli pangan di e-Warong KUBE PKH atau pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan Bank HIMBARA.

BACA: Stok Beras Menumpuk, Bulog Ajukan Izin Lepas 1 Juta Ton CBP

"Nanti semuanya dikoordinasi dari manajer suplai itu, nanti manajer suplier itu yang mengkoordinasi di lapangan dan nanti akan kami tunjuk Bulog," kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita usai membuka Rapat Koordinasi Bantuan Sosial Pangan di Jakarta, Kamis, 4 Juli 2019.

Ia mengatakan, Bulog juga didorong untuk 100 persen menyalurkan beras ke elektronik warung gotong royong (e-Warong). "Kami percaya Bulog mampu mensuplai beras dengan kualitas baik sehingga kepentingan pelayanan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga tetap terjaga," kata Agus.

BACA: Didukung Mensos, Bulog Siapkan 700.000 Ton Beras untuk BPNT

Sebagai manajer suplai, Bulog akan mengkoordinasi distribusi beras untuk e-Warong di daerah-daerah, dan bisa menggandeng perusahaan lokal untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan penunjukan sebagai manajer suplai membuat jelas peran Bulog."Kalau umpamanya tidak diberi peran, berarti sudah tidak ada Bulog. Kita bukan bicara keuntungan, tapi yang paling penting bagaimana peran kita menjadikan program pemerintah bisa terlaksana," katanya yang akrab disapa Buwas.

"Swasta juga kita rangkul, kita akomodir karena tidak bisa mutlak 100 persen, yang penting adalah peran dari pemerintah ini, dalam hal ini Bulog. Kita bisa menjamin kualitas, ketersediaannya, jaminannya kepada masyarakat penerima bansos pangan," katanya.

Sebelumnya Budi Waseso mengatakan bahwa program BPNT sebagai pengganti program beras sejahtera (rastra) bukanlah untuk kepentingan bisnis, melainkan masyarakat yang membutuhkan bantuan beras.

Dalam kegiatan halalbihalal di Bulog Corporate University Jakarta, Selasa 2 Juli 2019, ia menyebut program BPNT yang dikelola Kementerian Sosial tidak memposisikan Bulog sebagai penyalur terbesar. Porsi tersebut justru diberikan pada perusahaan swasta, dan itu membuat Bulog kehilangan sasaran penyaluran.