TEMPO.CO, Jakarta - Roda pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan kembali berjalan usai putusan Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa Pemilihan Presiden 2019 atas pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca: Jokowi Ajukan BUMN Konstruksi untuk Garap Proyek NEOM Arab Saudi

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyebutkan infrastruktur masih akan menjadi fokus utama pemerintah. Namun sifatnya hanya melanjutkan serta menyelesaikan Program Strategis Nasional (PSN) dan tidak ada proyek baru.

“Jadi, di periode kedua ini menyelesaikan proyek-proyek nasional yang ada di periode pertama, mulai dari penyelesaian LRT pelabuhan-pelabuhan logistik, bendungan, bandara. Fokusnya tetap infrastruktur,” katanya, Ahad, 30 Juni 2019.

Bhima menyebutkan Jokowi bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin, program-program yang terangkum dalam janji kampanye hingga lima tahun ke depan harus dijalankan. Salah satu program andalan Presiden Jokowi adalah infrastruktur di mana sebagian di antaranya sudah terwujud, seperti Tol Trans Jawa, MRT Jakarta dan Bandara Kertajati.

Pembangunan infrastruktur tersebut tercantum sebagai PSN dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Terdapat 227 PSN dan belum semua terlaksana, sehingga dalam lima tahun ke depan, pembangunan infrastruktur diproyeksikan masih menjadi fokus utama pemerintah.

Karena itu, Bhima menyebutkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur akan tetap besar dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yakni di kisaran Rp 400 triliun sampai Rp 450 triliun per tahunnya.

Sementara itu berdasarkan data Kementerian Perhubungan, PSN di bidang infrastruktur transportasi yang sudah selesai di 2018, di antaranya Kereta Api Ekspres Soekarno Hatta-Sudirman, Kereta Api Prabumulih-Kertapati, LRT Provinsi Sumatera Selatan, Bandara Kertajati Majalengka, Bandara Ahmad Yani Semarang, Bandara Sultan Babullah Ternate, Makassar New Port, Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung (Pembangunan Terminal Multipurpose Tahap II).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan PSN di bidang infrastruktur transportasi akan tetap berjalan, meskipun terkesan lambat, seperti Pelabuhan Patimban. “Walaupun agak lambat juga karena masalah tanah dan jalan. Jadi, proyek strategis nasional menjadi konsentrasi kita untuk diselesaikan semuanya," katanya.

Budi Karya menyebutkan fokus program ke depannya adalah memperbaiki sarana dan prasarana angkutan darat, mulai dari sistem bus rapid transit (BRT) hingga menjadikan terminaal Tipe A seperti bandara. Untuk itu,ia mengalokasikan tambahan Rp 1 triliun untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam mewujudkan perbaikan fasilitas dan layanan di 38 terminal Tipe A.

“Sedang dibahas, Insya Allah itu berhasil karena kita ingin sekali (fokus ke) darat, khususnya terminal Tipe A bisa dibuat,” katanya.

Baca: KTT G20, Jokowi Dorong Kerja Sama Pendidikan Vokasi RI-Australia

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengamini keinginan Menhub tersebut karena sejalan dengan program di 2020 yakni berfokus dalam memperbaiki angkutan umum. “Kita akan beli kendaraan dengan volume cukup banyak, kita beli yang bagus untuk mengubah kecenderungan masyarakat dari penggunaan angkutan pribadi ke angkutan umum,” katanya.

ANTARA