TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memperkirakan pembangunan ibu kota baru bakal memberikan dampak pertumbuhan ekonomi kepada Gross Domestic Product (GDP) sebesar 0,1 persen. Angka ini diperkirakan setara dengan Rp 15 triliun dengan asumsi total GDP Rp 5.000 triliun.

Baca: Bappenas: Kajian Pemindahan Ibu Kota Hampir Rampung

"Misalnya kalau pertumbuhannya 5 persen, dengan adanya membangun ibu kota akan bertambah menjadi 5,1 persen. Atau misalnya kalau GDP sekitar Rp 5.000 triliun, dampak langsung yang diberikan kepada GDP sampai Rp 15 triliun," kata Bambang dalam acara Dialog Nasional II: Pemindahan Ibu Kota Negara di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu 26 Juni 2019.

Adapun berdasarkan data terakhir milik Badan Pusat Statistik atau BPS, total besaran GDP atau yang juga disebut Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal I 2019 mencapai Rp 3.782,4 triliun. Sedangkan pertumbuhan ekonomi hingga kuartal I 2019 mencapai 5,07 persen.

Bambang juga menjelaskan pembangunan ibu kota baru juga bakal mendorong perdagangan antar wilayah. Misalnya antar wilayah di dalam satu pulau antar provinsi, maupun perdagangan antar provinsi lintas pulau. Pembangunan ibu kota negara baru juga diperkirakan bakal meningkatkan arus perdagangan antar wilayah hingga mencapai 50 persen.

Menurut Bambang, pembangunan ibu kota negara baru juga bakal menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan. Hal ini akan membuat semakin beragamnya kegiatan pembangunan yang banyak membutuhkan tenaga kerja atau padat karya. Harapannya, pembangunan ibu kota bisa ikut mengurangi penganggunaran dan kesenjangan regional maupun nasional.

"Sedangkan dari sisi lain juga akan mendorong investasi, baik investasi di provinsi ibu kota baru atau provinsi yang ada sekitarnya. Pertumbuhan investasi ini terutama di sektor jasa," kata Bambang.

Baca: Pemindahan Ibu Kota, Teras Narang: Kalteng Sudah Siap Sejak 1957

Dari segi pembiayaan, Bambang menjelaskan bahwa pembangunan ibu kota baru tidak hanya menggunakan dana dari APBN, tetapi juga oleh BUMN dan swasta. Misalnya, pembangunan antara BUMN dengan swasta lewat skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP). Adapun diperkirakan pembangunan bakal menelan biaya antara Rp 323 - Rp 466 triliun.