Bahas Tiket Pesawat, Darmin Nasution Panggil Budi Karya

Reporter

Caesar Akbar

Editor

Rahma Tri

Kamis, 20 Juni 2019 11:18 WIB

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengunjungi Kantor Portal Indonesia National Single Window di Jalan Pramuka Raya, Jakarta, 6 Februari 2017. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi untuk mengevaluasi kebijakan penurunan harga tiket pesawat pada hari ini, Kamis, 20 Juni 2019. Rapat yang dijadwalkan pukul 10.00 WIB itu, salah satunya, dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Baca: Jokowi Undang Maskapai Asing, KPPU Mendukung

Budi hadir sekitar pukul 10.00 WIB dan langsung masuk menuju lokasi rapat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ia enggan bicara banyak kepada awak media dan hanya melambaikan tangannya. "Sudah ditunggu Pak Menko," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Hengki Angkasawan yang mendampingi Budi.

Selain Budi, undangan rapat juga disampaikan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Direktur Utama PT Angkasa Pura I Faik Fahmi, Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin, Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara, Direktur Utama Lion Air Edward Sirait, dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Kendati Tarif Batas Atas (TBA) telah diturunkan, masyarakat masih menganggap harga tiket pesawat terlalu mahal. Pemerintah pun sudah mendorong maskapai penerbangan melakukan efisiensi dengan menghemat biaya operasional demi menurunkan harga. S

Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan Kementerian Perhubungan menurunkan TBA pesawat sebesar 15 persen sejak sebulan lalu.

<!--more-->

Tapi, kata dia, belum terlihat perubahan signifikan pada harga, yang berdampak penurunan penumpang di sejumlah “rute penerbangan padat”. "Kalau mungkin revisi TBA dirasa kurang nendang, akan kami cari lagi cara lain, terutama mengefisienkan maskapai. Seperti Garuda Indonesia,” ucapnya.

Susiwijono menyebut cara yang bisa dilakukan pemerintah adalah meninjau ulang harga bahan bakar avtur dan mendorong negosiasi ulang tarif sewa pesawat (leasing). Dia pun membuka peluang adanya insentif fiskal bagi maskapai, seperti potongan pajak pertambahan nilai (PPN). Intinya, kata dia, strategi mengundang maskapai asing tidak menjadi opsi utama. "Jika terdesak, ada cara yang paling realistis, yakni mendorong pemain asing yang sudah bergabung, seperti AirAsia."

Deputi Kerja Sama Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal, Wisnu Wijaya Soedibjo, mengatakan ada peluang untuk mengubah aturan mengenai daftar negatif investasi. Salah satunya soal porsi maksimal investor asing di maskapai penerbangan nasional.

Baca: Maskapai Diminta Sosialisasikan Rute via Bandara Kertajati

Namun, kata Wisnu, rencana itu tak serta-merta menarik minat pemain asing. Salah satunya adalah karena ada asas cabotage dalam dunia penerbangan yang membela hak kelola maskapai lokal. "Sebetulnya, maskapai asing pasti masuk kalau melihat industri penerbangan kita feasible. Tak usah diajak-ajak," ujarnya.

Ikuti seluk-beluk berita tentang harga tiket pesawat di Tempo.co

CAESAR AKBAR | VINDRY FLORENTIN | FRANSISCA CHRISTY ROSANA

Berita terkait

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

3 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Pendapatan Garuda Indonesia di Kuartal Pertama 2024 Mencapai USD 711,98 Juta

3 hari lalu

Pendapatan Garuda Indonesia di Kuartal Pertama 2024 Mencapai USD 711,98 Juta

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mencatatkan pertumbuhan pendapatannya di kuartal pertama 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen.

Baca Selengkapnya

Iuran Wisata untuk Siapa

5 hari lalu

Iuran Wisata untuk Siapa

Rencana pemerintah memungut iuran wisata lewat tiket pesawat ditolak sejumlah kalangan. Apa masalahnya?

Baca Selengkapnya

Rangkuman Pro Kontra Iuran Pariwisata, Anggota Komisi V DPR: Sebaiknya Tidak Diterapkan

6 hari lalu

Rangkuman Pro Kontra Iuran Pariwisata, Anggota Komisi V DPR: Sebaiknya Tidak Diterapkan

Iuran dana Pariwisata pada tiket pesawat yang direncanakan pemerintah menjadi kontroversi. Bagaimana tanggapan dari berbagai pihak?

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Diminta Penuhi Janji Selamatkan Garuda Indonesia

8 hari lalu

Prabowo-Gibran Diminta Penuhi Janji Selamatkan Garuda Indonesia

Serikat Karyawan Garuda Indonesia meminta Prabowo-Gibran bisa penuhi janjinya untuk menyelamatkan maskapai Garuda Indonesia.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Dana Pariwisata di Tiket Pesawat: Pemerintah Bisa Kantongi Ratusan Miliar Setahun

8 hari lalu

Wacana Iuran Dana Pariwisata di Tiket Pesawat: Pemerintah Bisa Kantongi Ratusan Miliar Setahun

Pemerintah bisa mengantongi ratusan miliar setahun dari iuran dana pariwisata yang dikenakan pada tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo di RAPBN 2025 hingga AS Larang TikTok

8 hari lalu

Terpopuler: Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo di RAPBN 2025 hingga AS Larang TikTok

Berita terpopuler bisnis pada Kamis, 25 April 2024, dimulai dari program unggulan Prabowo - Gibran telah dibahas oleh Presiden Jokowi di RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

9 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

9 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Menhub Budi Karya Tawarkan Investasi Pembangunan TOD MRT Jakarta ke Jepang

9 hari lalu

Menhub Budi Karya Tawarkan Investasi Pembangunan TOD MRT Jakarta ke Jepang

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menawarkan investasi pembangunan Transit Oriented Development atau TOD di sepanjang jalur MRT Jakarta.

Baca Selengkapnya