Sri Mulyani Minta DPR Segera Bahas Cukai Plastik

Editor

Rahma Tri

Senin, 17 Juni 2019 21:37 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 17 Juni 2019. Raker tersebut membahasasumsi dasar makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2020. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Dewan Perwakilan Rakyat segera membahas kebijakan untuk penerapan cukai plastik dalam rapat kerja. Sebab, tutur Sri Mulyani cukai plastik sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 ini, namun belum diimplementasikan.

Baca juga: Sri Mulyani: Asumsi Makro APBN 2019 Bakal Meleset dari Target

Sri Mulyani menerangkan, untuk membuat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai cukai plastik, harus melalui konsultasi dengan DPR terlebih dahulu. "Mohon agar Komisi XI menjadwalkan konsultasi mengenai cukai plastik," kata Sri Mulyani di kompleks DPR, Jakarta, Senin, 17 Juni 2019.

Menurut Sri Mulyani, penerapan cukai plastik menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mengantisipasi dampak negatif dari plastik. Pemerintah, kata dia, mencoba untuk membuat kebijakan dalam mengurangi konsumsi plastik di masyarakat Indonesia. "Instrumen tercocok adalah cukai," kata dia.

Di lokasi yang sama, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi juga berharap isu ini dapat segera didiskusikan dalam waktu dekat dengan DPR. Menurut dia, Ditjen Bea Cukai telah membuat persiapan, terutama Peraturan Pemerintah (PP). PMK pun, kata dia, telah dibahas secara teknis dan dibuat dalam bentuk draft. "Tapi, belum disampaikan kepada publik karena menunggu konsultasi dengan DPR," ujar Heru.

Advertising
Advertising

Heru juga mengatakan sudah berkomunikasi dengan para pengusaha. Menurut dia, jika sudah disetujui di tingkat DPR, Ditjen Bea Cukai akan langsung melakukan sosialisasi pengusaha dengan cakupan yang lebih luas.

Momentum penerapan cukai plastik dinilai Heru tepat untuk diterapkan saat ini. Sebab, sudah mulai ada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dari dampak sampah plastik.

Baca: Susun RAPBN 2020, Jokowi Minta APBN 2017 Jadi Acuan

Menurut Heru, kebijakan cukai plastik dan di bidang pengawasan impor plastik, dapat menyeimbangkan kepentingan lingkungan dengan keberlangsungan industri. "Ini bukan hal yang tidak mungkin, karena ini masalah harmonisasi dan pengaturan saja," katanya.

Dalam aturan cukai plastik, kata Heru, Ditjen Bea Cukai akan terlebih dahulu fokus pada kantong belanja plastik. Dia berharap regulasi itu dapat diterapkan pada tahun ini. Heru menilai penerimaan negara dapat meningkat sekitar Rp 500 miliar dari cukai plastik tersebut.

Ikuti berita terbaru tentang Menteri Keuangan Sri Mulyani di Tempo.co

HENDARTYO HANGGI

Berita terkait

Jadi Sorotan, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai

3 jam lalu

Jadi Sorotan, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai

Pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai disorot usai banyak kritikan terkait kinerjanya. Berapa gajinya?

Baca Selengkapnya

Zulhas Cerita Panjang Lebar soal Alasan Permendag Tak Lagi Batasi Barang Bawaan dari Luar Negeri

4 jam lalu

Zulhas Cerita Panjang Lebar soal Alasan Permendag Tak Lagi Batasi Barang Bawaan dari Luar Negeri

Mendag Zulhas bercerita panjang lebar soal alasan merevisi Permendag Nomor 36 Tahun 2024 soal pengaturan impor.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani, Investigasi Tempo soal Produk Spyware Israel Dijual ke RI

5 jam lalu

Terpopuler: Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani, Investigasi Tempo soal Produk Spyware Israel Dijual ke RI

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Jumat, 3 Mei 2024, dimulai dari harta kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang belakangan jadi sorotan.

Baca Selengkapnya

Mengenali Asal-usul Tas Hermes, Jenama Asal Prancis

14 jam lalu

Mengenali Asal-usul Tas Hermes, Jenama Asal Prancis

Belakangan viral video seorang pria menyobek tas Hermes di depan petugas Bea Cukai

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

16 jam lalu

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, nilai tukar rupiah pada triwulan I 2024 mengalami depresiasi 2,89 persen ytd sampai 28 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

17 jam lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya

Segini Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang Juga Menjabat Komisaris BNI

17 jam lalu

Segini Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang Juga Menjabat Komisaris BNI

Dirjen Bea dan Cukai Askolani menjadi sorotan karena memiliki harta Rp 51,8 miliar

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

18 jam lalu

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

Sri Mulyani menyebut perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini bakal relatif stagnan dengan berbagai risiko dan tantangan yang berkembang.

Baca Selengkapnya

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

21 jam lalu

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

Kementerian Perdagangan menghapus pembatasan jumlah maupun jenis pengiriman atau barang impor milik pekerja migran (PMI) tapi tetap diawasi Bea Cukai

Baca Selengkapnya

2 Kali Bermasalah di Bea Cukai, Cakra Khan: Saya akan Bayar Pajak Kalau Masuk Akal

23 jam lalu

2 Kali Bermasalah di Bea Cukai, Cakra Khan: Saya akan Bayar Pajak Kalau Masuk Akal

Cakra Khan pernah mengalami masalah dengan pihak Bea Cukai. Dia membeli jaket Rp 6 juta, namun dikenakan denda sampai Rp 21 juta.

Baca Selengkapnya