TEMPO.CO, Jakarta – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR meminta Kementerian Perhubungan menambah anggaran transportasi darat. Pandangan itu disampaikan parlemen dalam rapat kerja bersama pemerintah untuk membahas pagu indikatif rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), Rabu, 12 Juni 2019.

Simak: Kemenhub Bakal Kembangkan Transportasi Sungai di Ibu Kota Baru

“Kami setuju untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub anggarannya diperbesar karena 90 persen angkutan kita, baik penumpang maupun logistik, yang mengatur adalah Dirjen Perhubungan Darat,” ucap anggota Komisi V DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

Kementerian Perhubungan dalam rapat tersebut mengusulkan alokasi dana untuk Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp 4,7 triliun. Angka ini naik ketimbang alokasi anggaran pada 2019 yang hanya Rp 4,01 triliun. Adapun total keseluruhan pagu anggaran yang diusulkan pada 2020 sebesar Rp 41,75 triliun.

Ketimbang direktorat yang lain, alokasi bujet untuk Ditjen Perhubungan Darat tergolong paling kecil. Misalnya, untuk Ditjen Perhubungan Udara, kementeria berencana mengucurkan dana Rp 7 triliun. Sedangkan Ditjen Perhubungan Laut Rp 10,8 juta. Sementara itu, Ditjen Perkeretaapian memperoleh alokasi anggaran paling besar, yakni Rp 12,6 triliun.

Anggota Komisi V dari Fraksi PDIP Rachmat Hidayat mengaku prihatin dengan porsi anggaran Ditjen Darat yang minim. Ia berpandangan, semestinya kementerian mengalokasikan dana lebih tinggi untuk direktorat ini lantaran spektrum persoalannya lebih luas.

“Ketika berbicara Dirjen Darat itu kan tidak hanya berbicara masalah jalan, tapi juga sungai, danau,” ucapnya.

Komisi V mengusulkan, penambahan anggaran dalam pagu indikatif 2020 dialokasikan untuk perbaikan infrastrukur dermaga di lokasi penyeberangan. Guna revitalisasi ini ialah untuk mengefisiensikan waktu bongkar muat angkutan dan meningkatkan rotasi armada kapal.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyetujui usulan itu. Menurut dia, penambahan anggaran perlu dipertimbangkan dan dirapatkan di level menteri dan eselon satu.

“Kami segera bahas dan Senin depan akan kami laporkan,” ujar Budi Karya.

Mantan bos Angkasa Pura II ini tak menampik kalau Ditjen Darat membutuhkan anggaran besar untuk melakukan perbaikan di beragam segi. Di antaranya merevitalisasi terminal. Tahun depan, Kementerian Perhubungan berencana mengeluarkan anggaran Rp 500 miliar untuk memperbaiki terminal-terminal tipe A.

Selain itu, Kemenhub berencana menambah armada bus untuk mengoptimalkan transportasi via darat. Berkaca dari tren mudik 2019, dengan beroperasinya sejumlah jalan tol, Budi Karya yakin masyarakat akan mulai beralih menggunakan transportasi otobus.