Calon Ibu Kota Baru, Kalimantan Timur Tunggu Keputusan Pusat

Reporter

Antara

Jumat, 7 Juni 2019 13:34 WIB

Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah pejabat terkait melihat peta kawasan hutan Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu, 8 Mei 2019. Sebelumnya Jokowi mengakui, Gubernur Kalimantan Tengah telah memaparkan kepada dirinya terkait kesiapan Kalteng jika dipilih sebagai lokasi ibu kota yang baru. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta -Hingga saat ini hanya ada dua provinsi yang menjadi calon kuat menjadi ibu kota negara, yakni Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun pemerintah provinsi Kalimantan Timur menyatakan telah dua kali memaparkan kesiapannya.

BACA: Pemindahan Ibu Kota, Kaltim Sudah 2 Kali Koordinasi dengan Pusat

“Kami sudah dua kali memaparkan kondisi Kaltim dan meyakinkan pemerintah pusat bahwa Kaltim siap menjadi ibu kota negara, namun sampai sekarang memang belum ada kepastian penunjukan. Kita tunggu keputusan pusat. Kita berharap Kaltim yang ditunjuk sebagai ibu kota negara,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda Provinsi Kaltim, Zairin Zain di Samarinda, Kamis, 6 Juni 2019 .

Hal itu dikatakan Zairin saat ditemui setelah menghadiri open house dengan Gubernur Kaltim dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Kaltim.

Ia menceritakan bahwa dua kali pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri tersebut untuk meyakinkan tentang kesiapan Kaltim menjadi ibu kota negara menggantikan Jakarta, seiring wacana pemindahan ibu kota yang akan dimulai pembangunannya tahun 2020, sehingga tahun ini harus dipastikan daerah mana yang ditunjuk.

Advertising
Advertising

BACA: Dilirik Jokowi, Tanah Bumbu Siapkan Lahan untuk Ibu Kota Baru

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengunjungi Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, lahan seluas 62 hektar yang disiapkan untuk calon ibu kota baru. Adapun Jokowi menyatakan bahwa setidaknya terdapat tiga syarat untuk menentukan wilayah yang akan ditetapkan sebagai ibu kota baru menggantikan Jakarta, sehingga berdasarkan syarta ini, maka Kaltim merupakan wilayah yang dinilai tepat.

Tiga syarat itu berdasarkan hasil kajian dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yakni ibu kota yang baru harus dekat dengan akses bandara internasional, dekat dengan pelabuhan laut, dan aman dari bencana alam baik gempa bumi, tsunami maupun banjir.

Dari syarat-syarat tersebut, maka Bukit Soeharto yang masuk Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara ini strategis karena diapit oleh dua bandara besar, dekat dengan pelabuhan laut yang berfungsi untuk mempercepat akses pembangunan.

Dua bandara itu adalah Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman di Sepinggan, Balikpapan. Kemudian Bandara APT Pranoto di Samarinda Utara, Kota Samarinda.

Berikutnya di Balikpapan ada dua pelabuhan besar, yakni Pelabuhan Karingau yang merupakan pelabuhan ekspor, kemudian Pelabuhan Semayang yang merupakan pelabuhan untuk kapal penumpang. Bahkan Samarinda pun ada dua pelabuhan, yakni khusus kargo dan pelabuhan khusus penumpang.

Dari sisi keamanan pun kawasan ini sudah memilikinya karena tidak ada tsunami, gempa bumi, tidak ada gunung aktif. Bahkan jalan tol Balikpapan-Samarinda pun segera rampung sehingga menjadi modal untuk percepatan akses transportasi.

Baca berita tentang Ibu Kota lainnya di Tempo.co.

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

5 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

5 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

7 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

11 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

12 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

14 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

15 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

15 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

16 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

16 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya