TEMPO Interaktif, Jakarta:Proyek pengembangan bahan bakar nabati (BBN) yang digagas pemerintah terancam gagal setelah PT Pertamina (Persero) menguragi bahan baku biofuel menjadi satu persen. Pengurangan kompenen bahan bakar nabati akibat tingginya harga bahan baku seperti minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Sebelumnya, kandungan biofuel fatty acid methyl ester (FAME) yang digunakan Pertamina sebesar lima persen pada 2006. Namun, pertengahan tahun lalu perusahaan minyak milik pemerintah itu kembali mengurangi kadar nabati pada bahan bakar minyak menjadi 2,5 persen. Kini komponen nabati tinggal satu persen. Juru bicara Pertamina Wisnuntoro mengatakan, pengurangan nabati pada bahan bakar minyak tersebut mulai dilakukan pada Mei mendatang. "Mulai bulan depan," ujarnya kepada Tempo, Senin (7/4). Pertamina selama ini menjual biofuel dengan merek biosolar kepada konsumen sebesar Rp 4.300 per liter. Padahal harga pasar biosolar telah mencapai sekitar Rp 9.000 per liter. Sedangkan bahan bakar minyak jenis premium dan pertamax menggunakan bioethanol. Sekretaris Tim Nasional Bahan Bakar Nabati Evita Legowo mengatakan, Pertamina komitmen untuk tetap menjual biofuel. "Menurut saya wajar dong dikurangi, Pertamina kan juga mau untung," ujarnya. Menurut dia, Pertamina kemungkinan akan tetap mempertahankan bahan bakar nabati jenis bioethanol yang digunakan premium dan pertamax. "Saat ini harga bioethanoldi bawah harga minyak mentah di pasar Singapura," katanya. Produksi bioethanol saat ini sekitar 100 ribu kiloliter. Pada 2010-2011 ditargetkan produksi dari semua produsen 2,5 juta kiloliter Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar Nabati dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2006 pada 24 Juli 2006. Ketua Pelaksana diketuai Alhilal Hamdi. Tim pengarah terdiri dari menteri dan kepala lembaga pemerintah nondepartemen. Sedangkan kelompok kerja diketuai direktur jenderal, direktur utama badan usaha milik negara dengan anggota pejabat pemerintah eselon 1 dan direksi perusahaan negara. Seharusnya dengan keterlibatan seluruh pejabat pemerintahan dan badan usaha milik negara, berbagai hambatan program nasional tersebut bisa diatasi dengan cepat. Apalagi biaya yang dikeluarkan oleh negara mencapai ratusan miliar untuk sosialisasi dan pengembagan biofuel. Namun, hingga kini pengembangan biofuel masih dijalan di tempat. Hal ini terlihat masih minimnya perusahaan milik negara atau swasta yang berinvestasi dalam program tersebut. Bahkan kalangan industri swasta meminta pemerintah mengeluarkan regulasi mandatory yang mengharuskan minimal kendaraan menggunakan satu persen biofuel, insentif berupa penghapusan pajak pertambahan nilai dan subsidi. Menurut Evita, permintaan mandatory bisa keluar pada tahun ini. Namun, mengenai subsidi pemerintah menyatakan keberatan. Dia mengatakan, kalangan industri bisa memanfaatkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 tentang Pajak Penghasilan. ALI NUR YASIN | NIEKE INDRIETTA