Pemerintah Kaji Potensi Konflik Sosial di Lokasi Ibu Kota Baru

Reporter

Editor

Rabu, 15 Mei 2019 18:00 WIB

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kanan) dan Kepala BNPB Doni Monardo (kiri) saat mengunjungi area terdampak banjir bandang Sentani di Jayapura, Papua, Senin 1 April 2019. Banjir bandang Sentani menyebabkan 105 korban jiwa serta ratusan rumah rusak parah. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah telah menetapkan jadwal groundbreaking pembangunan ibu kota baru pada tahun 2021. Sampai saat ini, sejumlah kementerian terkait masih melakukan finalisasi kajiannya sebelum dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi sekitar Juli 2019. Lalu, penetapan lokasi ibu kota terpilih akan diumumkan sebelum akhir 2019.

Baca: Pemindahan Ibu Kota, Jokowi Komitmen Bangun Kota Ramah Lingkungan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan ada banyak pertimbangan yang saat ini masih dikaji pemerintah. Salah satu yang masih dibahas yaitu mengenai situasi sosial dan budaya di lokasi ibu kota baru nanti. Sebab, pemindahan ibu kota akan diikuti pemindahan jutaan Aparatur Sipil Negara (ASN) alias pegawai pemerintah.

"Dalam pemindahan 1,5 juta orang (Aparatur Sipil Negara) ini harus dilihat kondisi sosial di sana bagaimana, welcome enggak?" kata Basuki saat ditemui usai rapat terbatas dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro dan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, di Gedung Bappenas, Rabu, 15 Mei 2019.

Menurut Basuki, kondisi sosial ini menjadi persoalan penting yang mesti dipelajari dengan matang. "Ini serius, kalau enggak, bisa jadi konflik," kata dia.

Advertising

Peringatan serupa sebelumnya disampaikan oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Ia mengingatkan, pemindahan ibu kota negara bukan hanya untuk menghidupkan ekonomi wilayah di sekitarnya, namun hal terpenting adalah tidak menimbulkan konflik antara warga yang sudah lama bermukim dengan pendatang baru.

“Masalah gesekan sosial seperti inilah yang sangat patut diwaspadai. Berbeda dengan masalah geologi, ekonomi, maupun pembangunan, masalah sosial adalah hal yang sangat fundamental untuk diwaspadai,” kata dia dalam keterangannya pada Selasa, 7 Mei 2019.

Peringatan serupa juga disampaikan sejumlah dosen Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang mengusulkan lokasi calon ibu kota menempati daerah yang terbuka. Selain itu, wilayah tersebut dalam aspek kependudukannya juga cukup heterogen untuk meminimalisasi potensi konflik sosial dan budaya.

“Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masyarakatnya lebih heterogen. Lebih tepat bila dilihat dari potensi konflik sosial-budaya,” kata Dekan Fakultas Teknik UGM, Nizam di Yogyakarta, Rabu, 8 Mei 2019.