TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyinggung mengenai pelaksanaan sistem perizinan terintegrasi atau Online Single Submission atau OSS. Menurut Darmin, diterapkannya OSS merupakan salah satu cara pemerintah untuk mempermudah perizinan yang masih rumit.

BACA: Jokowi: Luas Lahan Gunung Mas Paling Siap Jadi Ibu Kota Baru

"Saya ingin sapa Wali Kota, Bupati, Gubernur mengenai OSS. Ini adalah upaya pemerintah untuk menyelesaikan kerumitan perizinan yang tadi dikeluhkan Presiden Jokowi," kata Darmin dalam acara Musrenbangnas di Hotel Shangri La, Jakarta Selatan, Kamis 9 Mei 2019.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pengajuan izin di Indonesia saat ini ruwet. Bahkan, kata Jokowi, perizinan yang berbelit-belit tidak hanya terjadi di level pemerintah daerah tetapi juga di pemerintah pusat.

"Contoh saja, izin pembangkit listrik baik uap angin, panas bumi semuanya ruwet, ruwet, ruwet. Sudah 5 tahun di situ saya cek, ada 250 izin ngga mungkin bisa selesai 3 tahun, siapa yang kuat?" kata Jokowi dalam pidatonya di acara yang sama, Kamis, 9 Mei 2019.

BACA: Susi Komentari Luhut, Satgas 115 Dibentuk Presiden Jokowi

Jokowi menjelaskan untuk mengatasi persoalan ini dirinya akan terus melakukan penyederhanaan kelembagaan, selain juga memotong banyak izin yang dianggap tidak efektif. Selain itu, penyederhanaan ini akan dilakukan untuk memangkas biaya yang sering membengkak.

Darmin melanjutkan sistem perizinan saat ini memang telah direformasi secara besar-besaran, salah satunya melalui OSS. Kendati demikian, hal ini belum bisa dilakukan untuk perizinan di sektor pertambangan dan keuangan. Dua hal ini sulit untuk dilakukan secara terintegrasi sebab ada hal khusus yang perlu dilakukan.

Misalnya, untuk izin pertambangan, jika ingin dilakukan secara terintegrasi lewat online maka, diperlukan informasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di level kota, kabupaten hingga provinsi. Sayangnya, daerah-daerah yang memiliki RDTR saat ini masih sedikit. Darmin mengatakan hanya ada 50 daerah yang memiliki RDTR di level kabupaten dari 514 kabupaten/kota.

"Padahal kalau gak ada RDTR, izin lokasi enggak akan bisa diberikan, karena itu perizinan terpaksa harus dilakukan offline," kata Darmin.

Karena itu, Darmin berpesan kepada kepala daerah untuk segera menyusun RDTR di masing-masing daerah terutama yang belum memiliki. Dengan cara ini, maka perizinan yang rumit bagi izin usaha terutama di sektor pertambangan bisa menjadi lebih mudah dan cepat.

"Nah karena itu, kami mendorong daerah supaya mempercepat RDTR ini tolong di follow up supaya kita bisa segera menjalankan OSS itu secara online betul," kata Darmin.

Baca berita tentang Jokowi lainnya di Tempo.co.