TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara terkait rencana pemindahan ibu kota ke luar Jawa. Selain setuju dengan rencana tersebut, Luhut juga membandingkan anggaran pemindahan ibu kota dengan anggaran infrastruktur yang diajukan Gubernur DKI Anies Baswedan kepada pemerintah pusat.

BACA: Pemindahan Ibu Kota, PUPR Siapkan Konsep Desain Kota Pancasila

"Perbaiki DKI saja itu hampir Rp 571 trilun sesuai pengajuan dari Gubernur. Kalau pemindahan ibu kota kira-kira, tadi 300 trilunan kalau tidak salah angkanya. DKI biarlah menjadi kota perdagangan dan kita mencari kota pemerintahan,"ujar Luhut di Gedung BPPT, Jakarta, Kamis 2 Mei 2019.

Menurut Luhut rencana pemindahan ibu kota itu sejatinya memang sudah lama. Namun, sekarang pemerintah pusat bertekad untuk mewujudkan langkah besar tersebut.

"Sekarang itu dibuat kajian oleh Bappenas dan tim Independen. Nanti kalau sudah ada, baru dipaparkan. Prosesnya masih ada beberapa waktu," Luhut menambahkan.

Terkait lokasi mana yang akan dipilih, Luhut menyerahkan hal itu kepada Bappenas, agar sesuai hasil kajiannya. Namun, ia berharap agar lokasi yang dipilih nanti memiliki lahan yang luas dan jauh dari aktivitas gempa bumi. "Lahan yang luas sehingga pengembangannya bagus,"ucapnya.

Sebelumnya, Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyatakan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah telah siap menyambut rencana pemindahan ibu kota ke wilayahnya. Saat ini telah tersedia lahan seluas 300 ribu hektare di tiga kabupaten, untuk menopang pusat pemerintahan, jika Ibu Kota RI jadi dipindah ke Palangka Raya.

Baca: Jokowi Ingin Pindahkan Ibu Kota, Bagaimana Nasib Jakarta?

Selain Kota Palangka Raya yang menyediakan sekitar 119.000 hektare lahan, Kabupaten Katingan juga menyediakan lahan seluas 81.000 hektare. "Kabupaten Gunung Mas sekitar 98.000 hektare lebih," kata Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, di Palangka Raya, Rabu 1 Mei 2019.

Menurut Fairid, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Republik Indonesia pun telah melakukan kajian-kajian sekaligus mengukur daya tampung wilayah ini. "Jadi, apabila pemindahan ibu kota pemerintahan Republik Indonesia benar dilakukan di Palangka Raya, maka kami selaku pemerintah daerah sudah sangat siap," katanya.

WIRA UTAMA | BISNIS