Serikat Pekerja Garuda Ancam Mogok Kerja, Menhub Akan Bersurat ke Maskapai

Minggu, 28 April 2019 20:44 WIB

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berpidato dalam acara Gerakan Indonesia Bersih bertajuk "Indonesia Saya, Indonesia Bersih" yang digelar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Ahad, 28 April 2019. BKIP Kemenhub

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan menyurati perusahaan maskapai Garuda Indonesia untuk menindaklajuti rencana mogok kerja yang diwacanakan Serikat Pekerja Garuda. Rencana mogok tersebut dilontarkan Serikat Pekerja Garuda lantaran adanya kisruh pembukuan laporan keuangan persero sepanjang 2018.

Baca juga: Kisruh Laporan Keuangan, Serikat Pekerja Garuda Ancam Mogok Kerja

“Saya akan komunikasi (dengan Garuda Indonesia). Senin nanti (Kementerian Perhubungan) akan bersurat ke mereka,” ujar Budi Karya saat ditemui di acara Gerakan Indonesia Bersih bertajuk 'Indonesia Saya, Indonesia Bersih" yang digelar Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup di area jalan bebas kendaraan alias car free day, kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Ahad, 28 April 2019.

Aksi mogok kerja ini sebelumnya dinyatakan Serikat Pekerja Garuda alias Sekarga dalam sebuah surat. Surat itu ditujukan kepada pemilik CT Corp, Chairul Tanjung—pemegang 28,08 persen Garuda—selaku bos dua komisaris lawas GIA, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria. Kedua komisaris ini sebelumnya menyatakan tidak menyepakati laporan keuangan perseroan.

Ketua Umum Sekarga Ahmad Irfan mengatakan serikat merasa kecewa lantaran sikap kedua komisaris itu merugikan korporasi berkode emiten GIAA itu. "Kami meminta pemegang saham untuk menahan diri dalam berkomentar di publik karena sangat merugikan Garuda," ujar Ahmad dalam pesan pendek kepada Tempo, Sabtu petang, 27 April 2019.

Surat bernomor 007/SEKBER/IV/2019 itu memuat dua poin. Di antaranya pernyataan Chairal dan Dony di media soal laporan keuangan Garuda Indonesia berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap perseroan sehingga memerosotkan nilai saham. Selanjutnya, pernyataan keduanya juga akan berpengaruh terhadap kepercayaan pelanggan. Ahmad meminta jajaran petinggi Garuda Indonesia membincangkan masalah ini.

Menanggapi buntut perkara ketidak-kompakan komisaris Garuda soal laporan keuangan yang menimbulkan aksi mogok kerja pegawai, bahkan pilot dan pramugari, Budi Karya menyayangkannya. Menurut eks bos PT Jakarta Propertindo itu, seharusnya sejumlah pihak, termasuk serikat pekerja, dapat menahan diri.

“Saya mengimbau semua stakeholder menahan diri, termasuk serikat kerja, jangan melakukan mogok,” ujarnya. Meski demikian, Budi Karya percaya mogok kerja tersebut tidak akan terjadi hingga mengganggu kinerja penerbangan.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, manajemen Garuda Indonesia enggan menyampaikan komentarnya. Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia Ikhsan Rosan mengatakan pihaknya tidak akan berkomentar soal aksi mogok para pegawai perseroan itu. Adapun Chairal dan Dony hingga berita ditulis belum bisa dikonfirmasi. Telepon dan pesan singkat yang dilayangkan Tempo belum direspons.

Berita terkait

Mayoritas Dosen Bergaji di Bawah Rp 3 Juta, Serikat Pekerja Kampus Ungkap Sederet Permasalahannya

4 jam lalu

Mayoritas Dosen Bergaji di Bawah Rp 3 Juta, Serikat Pekerja Kampus Ungkap Sederet Permasalahannya

Hasil penelitian Serikat Pekerja Kampus menemukan mayoritas dosen masih berpenghasilan di bawah Rp 3 juta pada kuartal pertama 2023.

Baca Selengkapnya

Bandara AH Nasution Sumut Senilai Rp 434,5 Miliar Rampung Dibangun, Menhub: Bisa Tingkatkan Ekonomi Daerah

1 hari lalu

Bandara AH Nasution Sumut Senilai Rp 434,5 Miliar Rampung Dibangun, Menhub: Bisa Tingkatkan Ekonomi Daerah

Proyek pembangunan bandara AH Nasution ini mulai dibangun pada 2020 dengan anggaran sebesar Rp 434,5 miliar.

Baca Selengkapnya

Mayoritas Gaji Dosen di Bawah Rp 3 Juta, SPK: 76 Persen Terpaksa Kerja Sampingan

4 hari lalu

Mayoritas Gaji Dosen di Bawah Rp 3 Juta, SPK: 76 Persen Terpaksa Kerja Sampingan

Hasil riset Serikat Pekerja Kampus: sebagian besar dosen terpaksa kerja sampingan karena gaji dosen masih banyak yang di bawah Rp 3 juta.

Baca Selengkapnya

UU Cipta Kerja, Outsourcing, dan Upah Murah Jadi Sorotan dalam Peringatan Hari Buruh Internasional

6 hari lalu

UU Cipta Kerja, Outsourcing, dan Upah Murah Jadi Sorotan dalam Peringatan Hari Buruh Internasional

Serikat buruh dan pekerja menyoroti soal UU Cipta Kerja, outsourcing, dan upah murah pada peringatan Hari Buruh Internasional 2024. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Hari Buruh, Aspek Tuntut Pengesahan RUU PRT dan Pencabutan UU Cipta Kerja

6 hari lalu

Hari Buruh, Aspek Tuntut Pengesahan RUU PRT dan Pencabutan UU Cipta Kerja

Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia kembali menuntut pencabutan pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja dalam peringatan Hari Buruh.

Baca Selengkapnya

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

6 hari lalu

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

Lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), mendapat kompensasi 992 juta Euro terkait kasus suap pembelian pesawat Garuda pada 2017

Baca Selengkapnya

Garuda Indonesia Buka Rute Penerbangan Manado-Bali dengan Tiket Mulai Rp 2,1 Juta

7 hari lalu

Garuda Indonesia Buka Rute Penerbangan Manado-Bali dengan Tiket Mulai Rp 2,1 Juta

Rute penerbangan Garuda Indonesia rute Manado - Bali akan dioperasikan sebanyak dua kali setiap minggunya pada Jumat dan Minggu.

Baca Selengkapnya

Aliansi Perempuan Indonesia akan Turun Aksi di Hari Buruh Sedunia

7 hari lalu

Aliansi Perempuan Indonesia akan Turun Aksi di Hari Buruh Sedunia

Mereka akan bergabung dengan kelompok-kelompok buruh lainnya yang juga melakukan aksi Hari Buruh di tempat yang sama.

Baca Selengkapnya

Bos Garuda Indonesia Respons Kebijakan Kemenhub yang Pangkas Jumlah Bandara Internasional

8 hari lalu

Bos Garuda Indonesia Respons Kebijakan Kemenhub yang Pangkas Jumlah Bandara Internasional

Maskapai Garuda Indonesia belum ada rencana menambah perjalanan internasional dari bandara yang lain.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

11 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya