Apindo Sebut Tiga Tugas Jokowi Bila Dilantik Jadi Presiden

Jumat, 19 April 2019 06:20 WIB

Capren nomor urut 01, Joko Widodo alias Jokowi tiba di kawasan Jalan HOS Cokroaminoto, Jakarta, Kamis, 18 April 2019. Presiden mengundang ketua umum partai koalisi untuk membicarakan hasil penghitungan cepat quickcount. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia alias Apindo Shinta Kamdani meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi melanjutkan reformasi perekonomian yang telah dijalankannya pada periode pertama pemerintahannya.

Baca: Sehari Setelah Pemilu, Jokowi Rapat Bahas Investasi Arab Saudi

"Misalnya ketenagakerjaan dan perpajakan," ujar Shinta dalam pesan singkat kepada Tempo, Kamis, 18 April 2019. Sebelumnya, sejumlah lembaga survey mengeluarkan hasil hitung cepat yang menunjukkan Jokowi - Ma'ruf Amin memenangkan Pemilihan Presiden 2019.

Shinta mengatakan ada tiga hal utama yang mesti diperhatikan Jokowi pada periode keduanya menjabat, yakni bagaimana cara meningkatkan daya saing, membangun sumber daya manusia yang unggul, dan membangun ketahanan ekonomi.

Kalau dijabarkan, kata Shinta, tiga isu tersebut akan menjadi sangat luas. Misalnya saja pada perihal daya saing, Indonesia mesti berfokus di bidang perdagangan. "Dengan cara mendorong industri manufaktur, perluasan akses pasar, hingga utilisasi rantai nilai global."

Selain itu, untuk meningkatkan daya saing, Shinta mengatakan pemerintahan Jokowi juga mesti melakukan perbaikan isu pada sektor tenaga kerja. Ditambah, pemerintah juga mesti mengeluarkan sistem perpajakan yang mendorong bisnis.

Shinta menjelaskan pula pentingnya pemerintah membangun sumber daya unggul. Berkaca dari Vietnam, ia mengatakan negara yang satu regional dengan Indonesia itu bisa melaju seperti sekarang bukan hanya lantaran kebijakan pemerintah dan pembangunan infrastrukturnya yang bagus. Ia mengatakan Vietnam juga mampu membangun sumber daya manusianya.

"Berdasarkan data World Bank 2018, 55 persen anak usia 15 tahun di indonesia secara fungsional buta huruf, bandingkan dengan Vietnam yang kurang dari 10 persen," ujar Shinta.

Terakhir Shinta menyatakan pemerintahan Jokowi perlu membangun ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu dimulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, kebencanaan, perubahan iklim hingga makroekonomi.

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

8 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

8 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

10 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

13 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

14 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

17 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

18 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

18 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

18 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

19 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya