TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM Jisman Hutajulu mengatakan, pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi listrik Indonesia tahun ini 99,9 persen.
“Terkait pemerataan listrik tolak ukurnya adalah angka rasio elektrifikasi sampai akhir tahun 2018 kita sudah mencapai angka 98,3 persen. Tahun ini kita harus paksakan 99,9 persen,” kata dia di Bandung, Selasa, 9 April 2019.
Jisman mengatakan, data TNP2K pada 2016 mencatat di seluruh Indonesia terdapat 2,4 juta keluarga yang belum menikmati listrik. Data tersebut pada 2018 akhir sudah berkurang menjadi tersisa 1,6 juta keluarga.
“Kalau komposisinya agak ironis karena hampir 50 persennya itu berada di Pulau Jawa, padahal instalasi kita sudah lebih maju daripada di pulau lain,” kata dia.
Jisman mencontohkan Jawa Barat dengan rasio elektrifikasi sudah menembus 99 persen. Tapi masih tersisa sekitar 78 ribu warganya yang belum menikmati listrik. Rasio elektrifikasi di sejumlah daerah di Jawa Barat masih di bawah angka tersebut. Di Pangandaran misalnya rasionya masih 78 persen, lalu Kabupaten Tasikmalaya 88 persen.
Jisman mengatakan, sebagian warga yang tidak menikmati listrik terganjal dengan biaya pemasangan listrik yang menembus Rp 1 juta. Di Jawa Barat tahun 2018, dilakukan penyambungan listrik dengan dana bantuan CSR BUMN Sinergi untuk membiayai biaya pemasangan listrik bagi 103 ribu keluarga.
Menteri ESDM juga menerbitkan Surat Menteri Nomor 40 tahun 2019 tanggal 1 Februari 2019 yang isinya meminta pemerintah daerah menganggarkan dana untuk membiayai pemasangan listrik bagi warganya yang belum menikmati listrik. “Beberapa pemda seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Banten sudah siap menganggarkan bantuan pasang baru,” kata Jisman.
Dia mengatakan, target pemerintah tetap akan memaksakan pencapaian rasio elektrifikasi listrik 99,9 persen. “Kita harus selesaikan tahun ini. Apapun itu kita harus menyediakan,” kata dia.
