Tiga Kritik Kontroversial Prabowo di Kampanye Akbar

Selasa, 9 April 2019 07:24 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut Prabowo Subianto terus melontarkan kritik soal kondisi perekonomian Indonesia. Teranyar, ia menyampaikan kritik tersebut dalam kampanye akbar di Gelora Bung Karno, Jakarta Selatan, Ahad, 7 April 2019. Di hadapan pendukungnya, Prabowo menyampaikan setidaknya tiga pernyataan kontroversial terkait perekonomian Tanah Air.

Baca: Prabowo Kritik Pertumbuhan Ekonomi, Luhut: Kok Kasar Gitu

1. Ibu pertiwi diperkosa
Ungkapan tersebut diucapkan Prabowo untuk menggambarkan situasi perekonomian Tanah Air belakangan ini. Bekas Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) itu menyebut negara sedang sakit.

"Ibu pertiwi sedang diperkosa. Kekayaan kita diambil terus, hak rakyat diinjak-injak," ujar Prabowo. Karena itu, ia beranggapan rakyat Indonesia sudah tidak sabar ingin perubagan. Dengan demikian kekayaan Bangsa Indonesia bisa kembali ke tangan rakyat.

Atas pernyataan itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bantahannya. Menurut dia, kondisi di dalam negeri sedang baik. "Pertumbuhan bagus semua, mulai dari ekonomi dan sebagainya. Jadi kalau ada orang yang bilang negeri kita diperkosa, mungkin diperkosa sama dia," kata Luhut.

Luhut menuturkan, penyataan tersebut tidak tepat. Apalagi jika menilik indikator ekonomi saat ini yang terus membaik. Ia menyebut mengenai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sekitar US$ 1,1 triliun dan inflasi yang berada di kisaran 3 persen sebagai salah satu bukti bahwa Indonesia dalam kondisi yang baik.

Advertising
Advertising

Tak hanya soal pertumbuhan ekonomi, Luhut juga menyebut tingkat kemiskinan yang sempat menurun di angka satu digit di bawah 10 persen. Bahkan dia juga menyinggung mengenai banyaknya perusahaan start up atau rintisan yang berada di level unicorn dari Indonesia. Hal ini salah satunya karena adanya dukungan dari infrastruktur sehingga mampu mendorong keseimbangan harga.

Walau, ia juga mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi nasional memang cenderung menurun sejak 2009. Namun, penurunan ini lebih banyak disebabkan karena adanya penurunan harga komoditas.

<!--more-->

2. Pertumbuhan ekonomi lima persen 'ndasmu
Dalam rapat akbar tersebut, Prabowo juga menyinggung soal pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia sempat meragukan data pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5 persen. Prabowo menuding pejabat dan elite politik sering menyampaikan pertumbuhan ekonomi yang tak sesuai dengan kenyataan.

Dengan meniru gerak-gerik ala politisi saat berpidato, Prabowo menyindir para 'elite' tersebut. "Ya bapak, ibu, kita sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi telah mencapai 5 persen," kata Prabowo dengan suara yang dibuat-buat. Tak lama kemudian, Prabowo menimpali ucapannya sendiri, "Lima persen ndasmu!
(kepalamu)."

Pekerja tengah menyelesaikan pembangunan gedung bertingkat dikawasan Sudirman, Jakarta, 7 September 2016. Menkeu Sri Mulyani Indrawati, merevisi target pertumbuhan ekonomi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 menjadi 5-5,1 persen. TEMPO/Tony Hartawan

Menanggapi hal itu, Luhut kembali melontarkan komentar. Dia menyebut pernyataan tersebut sebagai pernyataan yang kasar. Kendati demikian, Luhut tak secara jelas menyebut pihak mana yang mengeluarkan pernyataan itu. "Kalau dibilang "ndasmu" aneh juga, kok kasar gitu. Nggak sesederhana itu ngatur pemerintahan," kata Luhut di acara Coffee Morning yang di gelar di kantornya.

Luhut mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen merupakan angka yang cukup bagus apalagi di tengah-tengah kondisi ekonomi global yang tak menentu. "Baik dalam kondisi sekarang, tumbuh 5 persen semua orang bilang bagus, semua orang, bukan hanya kami," katanya. "Kalau dia bilang bukan, bagaimana numbuhinnya?"

<!--more-->

3. Harga listrik
Prabowo mengatakan bakal menurunkan tarif listrik dalam 100 hari pemerintahan apabila ia terpilih menjadi presiden dalam Pemilihan Umum 2019. Ia mengatakan telah mendiskusikan itu dengan ahli ekonomi.

"Saya sudah hitung-hitung dengan ahli ekonomi apakah kita bisa menurunkan harga listrik. Saya tanya apakah tiga tahun? Dua tahun? Satu tahun? Karena hitungan saya minimal satu setengah tahun. Tapi ternyata dia bilang hanya 100 hari," ujar dia.

Lagi-lagi pernyataan itu disanggah oleh Luhut. Menurut dia, tidak mudah untuk bisa menurunkan tarif dasar listrik. Untuk mencapai tujuan tersebut, harus ada perhitungan yang jelas jika seandainya tarif dasar listrik harus diturunkan.

Selain ada perhitungan yang jelas, ia menyampaikan perlunya melihat keseimbangan harga antara produksi dengan kemampuan masyarakat. "Kalau mau turunin, bagaimana harga produksinya? Enggak bisa sesederhana itu. Jangan main harga listrik turunin," kata Luhut.

Apalagi, Luhut melanjutkan, saat ini sumber dan produsen listrik tidak selalu bergantung pada PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero). Sudah banyak sumber energi listrik yang kini mulai banyak digunakan oleh masyarakat seperti di daerah terluar lewat panel surya.

Dengan adanya panel surya itu, Luhut berharap masyarakat tidak lagi hanya bergantung pada PT PLN. Selain itu, dengan adanya panel surya juga bisa mengurangi tingkat harga listrik secara tidak langsung.

CAESAR AKBAR | ANDITA RAHMA | DIAS PRASONGKO

Berita terkait

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

10 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Ekonom Sebut Ekonomi Indonesia Terlalu Bergantung pada Sumber Daya Alam

11 jam lalu

Ekonom Sebut Ekonomi Indonesia Terlalu Bergantung pada Sumber Daya Alam

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin kondisi ekonomi Indonesia dalam masalah karena terlalu tergantung pada sumber daya alam.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

13 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

13 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

14 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

16 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

17 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

1 hari lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

1 hari lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

1 hari lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya