NPL Fintech Disebut Melonjak Tinggi, OJK: Itu Risiko Investornya

Selasa, 2 April 2019 22:20 WIB

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso meninggalkan gedung KPK setelah pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 13 November 2018. Wimboh Santoso diperiksa sebagai saksi untuk pengembangan penyelidikan kasus tindak pidana korupsi aliran dana bailout Bank Century yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 6,7 triliun. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan performa tidak baik dari tingginya rasio not performing loan atau NPL milik penyedia layanan pinjaman meminjam atau fintech peer to peer lending atau P2P lending menjadi bagian dari risiko para investor.

BACA: OJK Persilakan DPR Kaji UU Fintech

"Kalau terjadi NPL tinggi itu adalah risiko investornya atau lendernya, jadi silakan saja ya para pemberi pinjaman fintech, ya investornya mempertimbangkan," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso ditemui di SCBD, Jakarta Selatan, Selasa 2 April 2019.

Sebelumnya, angka NPL fintech peer to peer lending mencapai angka 3,18 persen pada Feburari 2019. Angka ini disebut terus meningkat dibandingkan pada posisi Agustus 2018. Kendati demikian, angka ini sebetulnya masih lebih rendah jika dibandingkan pada Januari 2018 yang mencapai angka sekitar 4 persen.

BACA: OJK Bangun Gedung di SCBD, Ketua: Semangat untuk Bersinergi

Advertising
Advertising

Adapun angka penyaluran pinjaman dari fintech P2P tercatat melonjak sebanyak 605 persen secara year on year. Tercatat angka penyaluran dana kepada para borrower telah mencapai angka tertinggi sebesar Rp 7,05 triliun dibandingkan pada Agustus 2017 yang baru mencapai Rp 480 miliar.

Wimboh menjelaskan potensi risiko NPL untuk plaform penyalur fintech memang tinggi. Karena itu, ia menyarankan kepada para investor atau pada para lender untuk bisa berhati-hati mengenai persoalan NPL atau gagal bayar yang bisa meninggi tersebut.

"Sehingga yang berpikir adalah orang yang memberikan investasi ke fintech atau borrower. Karena ini kan produk baru, lama-lama begitu tahu NPL tinggi, investor harus hati-hati," kata Wimboh.

Baca berita tentang OJK lainnya di Tempo.co.

Berita terkait

Wakil Sri Mulyani Harap Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen Bisa Gaet Investor

10 jam lalu

Wakil Sri Mulyani Harap Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen Bisa Gaet Investor

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara angka pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2024 bisa menjadi basis.

Baca Selengkapnya

Usai Bendesa Adat Tersangka Pemerasan, Kejati Bali Buka Peluang Koordinasi dengan Majelis Desa Adat

1 hari lalu

Usai Bendesa Adat Tersangka Pemerasan, Kejati Bali Buka Peluang Koordinasi dengan Majelis Desa Adat

Kejati Bali membuka peluang berkoordinasi dengan Majelis Desa Adat Bali usai menetapkan Bendesa Adat Berawa sebatersangka pemerasan investor.

Baca Selengkapnya

LPS Sudah Bayar Dana Nasabah BPRS Saka Dana Mulia yang Ditutup OJK Sebesar Rp 18 Miliar

2 hari lalu

LPS Sudah Bayar Dana Nasabah BPRS Saka Dana Mulia yang Ditutup OJK Sebesar Rp 18 Miliar

Kantor BPRS Saka Dana Mulia ditutup untuk umum dan PT BPRS Saka Dana Mulia menghentikan seluruh kegiatan usahanya.

Baca Selengkapnya

Lima Persen BPR dan BPRS Belum Penuhi Modal Inti Minimum

2 hari lalu

Lima Persen BPR dan BPRS Belum Penuhi Modal Inti Minimum

Sebanyak 1.213 BPR dan BPRS telah memenuhi ketentuan modal inti sebesar Rp 6 miliar. Masih ada lima persen yang belum.

Baca Selengkapnya

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

3 hari lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya

Bahlil Bantah Cina Kuasai Investasi di Indonesia, Ini Faktanya

4 hari lalu

Bahlil Bantah Cina Kuasai Investasi di Indonesia, Ini Faktanya

Menteri Bahlil membantah investasi di Indonesia selama ini dikuasai oleh Cina, karena pemodal terbesar justru Singapura.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Menteri Bahlil Soal Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, 3 Pemicu Pinjol Makin Marak

4 hari lalu

Terkini Bisnis: Menteri Bahlil Soal Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, 3 Pemicu Pinjol Makin Marak

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061.

Baca Selengkapnya

Didemo Nasabah, BTN: Tak Ada Uang Nasabah yang Raib

4 hari lalu

Didemo Nasabah, BTN: Tak Ada Uang Nasabah yang Raib

PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN patuh dan taat hukum yang berlaku di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Chandra Asri Raih Pendapatan Bersih US$ 472 Juta

4 hari lalu

Chandra Asri Raih Pendapatan Bersih US$ 472 Juta

PT Chandra Asri Pacific Tbk. (Chandra Asri Group) meraih pendapatan bersih US$ 472 juta per kuartal I 2024.

Baca Selengkapnya

Pinjol Ilegal Makin Marak, Satgas Pasti Beberkan Tiga Pemicunya

4 hari lalu

Pinjol Ilegal Makin Marak, Satgas Pasti Beberkan Tiga Pemicunya

Satgas Pasti khawatir layanan pinjaman dana online atau pinjol baik yang resmi ataupun ilegal berkembang dan digemari masyarakat. Kenapa?

Baca Selengkapnya